JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai salah satu upaya dalam mensukseskan pesta demokrasi, gabungan sejumlah anak muda yang tergabung dalam Lembaga Cita Insan Indonesia (LACI) mendeklarasikan Pemihan Umum damai 2019.

"Kami atas nama generasi muda Indonesia dari LACI, dengan ini menyatakan sikap yaitu mendorong kampanye pemilu aman, damai," ujar perwakilan LACI, Endah, kala menggelar diskusi 'Membaca Arah Populisme Islam di Pilpres 2019' sekaligus deklarasi pemilu damai di D'Hotel Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1).

Perkembangan isu hoaks di pemilu juga merupakan salah satu fokus dari LACI untuk dikaji lebih lanjut. Mereka merasa khawatir dengan penyebaran informasi bohong yang kian masif di masyarakat. Karenanya mereka mengajak seluruh masyarakat melawan hoaks dalam ajang kontestasi.

"Kita juga ingin pemilu berlangsung tanpa hoaks, SARA dan politik uang," kata dia.

LACI juga menginginkan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Sebab mereka meyakini dengan cara itu kualitas demokrasi meningkat, sehingga pemimpin yang dihasilkan menjadi lebih baik.

"Menguatnya politik identitas di Pemilu 2019 membuat masyarakat terpecah belah. Persoalan intoleransi hingga radikalisme muncul. Kita menyatakan perang terhadap hal itu semua, dengan narasi deklarasi pemilu damai. Di sisi lain aparat keamanan juga menjalankan tugasnya, yang didukung oleh masyarakat," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama saat sesi diskusi, narasumber diskusi yang merupakan pengamat politik Adi Prayitno, mengatakan populisme Islam tak lepas dari politik identitas. Praktik politik demikian jauh dari tujuan ideal berdemokrasi, yakni mencari pemimpin berkualitas.

"Politik identitas dengan sentimen agama, sejatinya bukan benar-benar mencari pemimpin yang paham dan mengerti agama, hanya menyangkut soal selera politik semata," ujarnya.

Jika menguat, dalam konteks Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, populisme Islam bisa merugikan pasangan calon presiden tertentu. Namun, sejauh ini populisme Islam dinilai belum begitu mempengaruhi Pilpres.

"Kalau gerakan populisme kuat maka (pasangan calon presiden) Jokowi juga enggak aman. Elektabilitas Prabowo dan Jokowi tidak naik dan turun. Sentimen politik dan identitas ini kalau kuat harusnya Jokowi enggak 50 persen (elektabilitasnya), harusnya anjlok. Dan kalau kuat juga yang untung adalah Prabowo elektabitas naik bukan stuck (mandek)," demikian Adi.(bh/mos)