Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Transportasi
LRT Palembang Tak Terkoneksi Angkutan Massal
2018-06-28 18:48:04
 

Ilustrasi. Tampak Stasiun Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang siap beroperasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Light rail transit (LRT) di Palembang ternyata merupakan angkutan umum yang diperuntukkan bagi orang kaya. LRT ini hanya terkoneksi ke bandara setempat, tidak terkoneksi dengan angkutan publik massal. Jadi, masyarakat miskin tak bisa mengakses LRT tersebut, karena tujuannya hanya ke bandara yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang kaya.

Demikian kritik tajam Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6). Proyek LRT yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 15 Juli nanti itu, telah menelan biaya Rp10,9 triliun. Bahkan, anggarannya ditambah lagi Rp126 miliar untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan.

"Ini kebijakan yang salah dari pemerintah. LRT bukan angkutan transportasi bagi rakyat kecil, karena tidak terkoneksi dengan angkutan massal lainnya seperti terminal, pelabuhan, dan stasiun. Jadi, ini sebenarnya angkutan untuk orang kaya. Itu sama saja memberi subsidi bagi golongan masyarakat kaya dan tentu saja tidak tepat sasaran. Mestinya subsidi hanya untuk orang miskin," kritik Bambang.

Untuk mengoperasikan LRT, dibutuhkan energi listrik yang besar. Sembilan gardu dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan 4,3 juta volt ampere. Per jam membutuhkan sekitar Rp80 juta atau Rp1,6 miliar per hari dengan generator solor bersubsidi. Menurut Anggota F-Gerindra ini, proyek yang dibiayai APBN sebesar Rp10,9 triliun itu, bila dikonpersi untuk pengadaan rangkaian kereta, bisa membeli 1200 gerbong penumpang dan 3600 gerbong barang.

Bila rangkaian kereta sebanyak itu, lanjut Bambang, disebarkan ke seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal, betapa hebatnya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tumbuh hebat. Apalagi, bila anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk pengadaan bus dan truk pengangkut penumpang maupun barang, bisa semakin banyak unit yang dibeli dan sebarkan ke seluruh pelosok daerah di Indonesia. "Proyek nasional LRT tersebut hanya memboroskan anggaran," tutup Bambang lagi.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Transportasi
 
  Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman
  Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni
  Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara
  Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL
  Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2