JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui akun twitter miliknya atas nama Pemerintah meminta maaf atas keterlambatan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C tahun ini, khususnya yang menimpa 11 provinsi. Presiden SBY juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu dan mengatasinya, serta memberi masukan, termasuk melalui akun twitter miliknya.

Selanjutnya melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Selasa (16/4), Presiden menyampaikan telah memanggil Mendikbud Muhammad Nuh untuk mengetahui apa yang dilakukan.

“Atas laporan Mendikbud, saya instruksikan tiga hal, yang kesemuanya untuk mengatasi keterlambatan itu, yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” tulis Presiden SBY dalam akun twitternya.

Ketiga hal itu adalah: Pertama, naskah ujian sampai di 11 provinsi sebelum dimulai. “Cek sampai ke Kabupaten & Kota,” tegas SBY.

Kesebelas provinsi yang mengalami penundaan UN dari 15 April – 18 April menjadi 18 April – 22 April itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Presiden memerintahkan bantuan angkutan udara dengan pesawat TNI AU dalam pendistribusian soal-soal UN agar dilanjutkan. “Saya sudah instruksikan ke Panglima TNI & Kasau,” jelas SBY.

Khusus distribusi naskah UN ke 11 provinsi ini, menurut Presiden SBY, pengamanan bahan ujian harus dijaga. “Saya sudah instruksikan ke Kapolri,” ungkap Presiden SBY.

Kedua, lanjut SBY, jangan sampai UN untuk tingkat SMP ada yang terlambat lagi. Semua dicek kesiapannya, sejak sekarang.

Ketiga, Presiden SBY tetap minta dilakukan pemeriksaan, mengapa ada percetakan yang terlambat. Masalah teknis atau penyimpangan?

Untuk kelancaran UN ini, Presiden SBY mengaku telah menginstruksikan Mendikbud Muhammad Nuh untuk bekerja sama dengan para Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya terkit masalah distribusi dan pengawasan soal UN di daerah.

Presiden juga menginstruksikan dalam keadaan "darurat" seperti saat ini, Kemdikbud harus buka "posko" dan bekerja siang & malam. Semua.

Sementara itu, Seusai melakukan kunjungan kerja ke Karawang, Jabar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara mendadak juga memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh bersama Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Timur Pradopo. Pemanggilan ini terkait dengan penundaan pelaksaan Ujian Nasional (UN) yang terjadi di 11 provinsi.

Mendikbud Muhammad Nuh menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar mengusut proses pelelangan soal ujian nasional (UN) untuk SMU yang mengalami keterlambatan. Selain itu, Presiden juga meminta keterlambatan yang sama tidak terjadi pada soal UN tingkat SMP.

“Investigasi tersebut meliputi investigasi saat proses pelelangan barang dan jasa, investigasi kepantiaan, dan investigasi di percetakan,” kata Muhammad Nuh seusai diterima Presiden SBY, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/4) sore.

Terkait dengan permintaan investigasi ini, menurut Mohammad Nuh, menurut Mendikbud Muhammad Nuh, Kemendikbud telah membentuknya tim investigasi yang dipimpin langsung oleh Irjen Kemdikbud Haryono Umar.

"Kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini, jawabannya adalah saya," kata Mendikbud Muhammad Nuh.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, para pemenang lelang paket 6 ujian nasional tingkat SMA/SMA/MA adalah PT Balebat Dedikasi Prima, PT Pura Baru Tama, PT Ghalia Indonesia Printing, PT Jausindo Tiga Perkasa, PT Karsa Wira Utama, dan PT Temprina Media Grafika.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, karena alasan belum semua soal selesai dicetak dan didistribusikan, Kemendikbud menunda pelaksanaan UN pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 provinsi, dari jadwal semula Senin (15/4) sampai Kamis (18/4) menjadi Kamis (18/4) hingga Selasa (22/4).

Kesebelasan provinsi yang mengalami penundaan UN itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

UN SMP Tidak Boleh Terlambat

Saat menerima Mendikbud Muhammad Nuh, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jendral Timur Pradopo itu, Presiden SBY juga meminta Kemendikbud untuk memastikan naskah-naskah soal yang akan digunakan pada masa UN penundaan Kamis (18/3) bisa sampai tepat waktu.

"Presiden meminta TNI dan Polri untuk all out membantu ketibaan naskah. Kemendikbud akan terus berkoordinasi dengan pihak Polri dan TNI," ujar Mendikbud Muhammad Nuh.

Selain kedua hal tersebut, Presiden SBY juga minta UN tingkat SMP yang akan dilaksanakan pada Senin (22/4) hingga Kamis (25/4) mendatang tidak terjadi pengunduran alias tepat waktu. "Kami menyampaikan ikhtiar yang kami lakukan untuk memastikan jadwal UN SMP ini tepat waktu dan tidak usah dipilah-pilah mana bagian timur dan barat Indonesia. TNI dan Polri juga akan back up untuk mobilisasi naskah," tegas Muhammad Nuh.

Mendikbud memastikan hingga saat ini, untuk persiapan UN SMP sudah berada di tahap mobilisasi naskah ke daerah-daerah.

Dalam kesempatan itu Mendikbud Muhammad Nuh mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Polri dan TNI, khususnya TNI AU atas bantuan yang diberikan, dengan menyiapkan empat pesawat Hercules, satu Foker, dan satu jenis Boeing 737.(es/skb/bhc/opn)