Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Ujian Nasional
M Nuh Hadiri Panggilan Komisi X DPR RI, Bahas Kacaunya UN
Friday 26 Apr 2013 15:30:58
 

Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hadiri panggilan Komisi X DPR RI membahas kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akhirnya mendatangi undangan DPR RI, Jumat (26/4) untuk membahas permasalahan Ujian Nasional (UN) baik di SMA maupun SMP. Rapat yang dijadwalkan pukul 14:00 WIB sebelumnya di skrors, sebab M Nuh baru tiba sekitar pukul 14:30 WIB.

Begitu tiba di gedung DPR, M Nuh berjalan cepat menuju ruang rapat Komisi X. Begitu mantan Rektor Institut Teknik Surabaya (ITS) itu datang, rapat langsung dimulai lagi. “Dengan demikian, rapat kembali dibuka,” kata Ketua Komisi X, Agus Hermanto.

Rapat dengar pendapat antara Mendikbud dengan Komisi X ini untuk membahas karut-marutnya Ujian Nasional. Sebenarnya, Komisi X menjadwalkan mengundang M Nuh, Jumat (19/4) pekan lalu. Namun, kala itu M Nuh sedang berada di luar kota untuk mengurus UN. "Harusnya Jumat kemarin. Namun karena beliau masih di luar kota dan masih ada UN,” tambah Hermanto.

Hal utama yang akan dibahas dalam rapat ini adalah kekacauan percetakan soal UN untuk SMA. "Persoalan ini memang ada di PT Ghalia. Tapi, kami ingin melihat lebih jauh. Karena kan Kemendikbud melakukan audit ke percetakan tersebut. Apa hasilnya, kami ingin tahu," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, rapat dengar pendapat baru berlangsung. Seperti diketahui, UN kali ini memang bermasalah. Baik itu pendistribusian soal UN, maupun proses tendernya. PT Ghalia salah satu perusahaan yang menyebabkan 11 provinsi pelaksanaan UN SMA terlambat.(bhc/din)



 
   Berita Terkait > Ujian Nasional
 
  Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 Melalui LTMPT
  Pendaftaran SBMPTN Sampai Besok
  Seskab: Presiden Jokowi Putuskan Ujian Nasional Tetap Dijalankan
  Komisi X DPR Dukung Moratorium Ujian Nasional
  Wawali Gorontalo: Moratorium UNAS Keputusan Tepat
 
ads1

  Berita Utama
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kreditur Kondotel D'Luxor Bali Merasa Ditipu Developer PT MAS, Tuntut Kembalikan Uang

Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2