PADANG, Berita HUKUM - Maksud hati ingin mendapat ke­ringa­nan hukuman, upa­ya kasasi mantan Bu­pati Mentawai Edi­­­son Saleleubaja ke Mahkamah Agung malah ber­buah pe­taka. Dia dihukum 4 tahun 6 bulan pen­ja­ra oleh hakim agung, lebih tinggi dari vo­nis majelis ha­kim Pengadilan Tipikor Padang.

Pada peradilan tingkat per­tama, Edison dija­tu­hi hu­ku­man 4 ta­hun pen­jara. Selain itu, Edi­son di­wa­jibkan mem­­­bayar uang peng­­ganti se­kitar Rp 67 juta.

"Putusan Mah­kamah Agung me­mang tinggi 6 bulan dari vonis hakim di Pengadilan Tipikor Padang. Keputusan MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan 4,5 tahun.

"jelas Kepala Seksi Pidana Khu­sus (Kasipidsus) Kejari Tuapejat, Atmariadi, kemarin, (17/5)

MA juga menjatuhkan pu­tu­san pada mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Menta­wai, Samuel Pang­ga­bean. Ke­dua­nya terlibat dalam perkara ko­rupsi dana provisi sumber da­ya hutan (PSDH) Mentawai tahun 2003-2004. MA juga menjatuhkan huku­man selama empat tahun enam bulan pen­jara pada Samuel

Seperti diketahui, mantan Bupati Mentawai itu terbukti merugikan negara Rp 1,3 mi­liar. Edison juga terbukti me­nyetujui dan mengeluarkan SK Bupati tentang Pemberian Insentif dan Biaya Ope­ra­sional PSDH. Pada kasus korupsi ini, Edison ber­sa­ma Samuel Pang­gabean meru­gikan negara.

Pembagian dana PSDH Dis­hut Mentawai itu diang­garkan dalam APBD tahun 2005. Jaksa menganggap pe­nganggaran dan realisasi dana PSDH itu tidak sesuai aturan perundang-un­dangan, seperti yang dikutip dari padangekspres.co.id, pada Jumat (17/5).(cr4/pec/bhc/rby)