Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

Marak Ancaman, P2MA Siapkan Tim Advokasi
Monday 03 Oct 2011 23:32:37
 

Deklarator P2MA Zainal Bintang (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Deklator pembentukan Pos Pengaduan Praktik Mafia Anggaran (P2MA), La Ode Ida dan Zainal Bintang tidak gentar dengan berbagai ancaman dari kalangan penentang aksinya itu. Bahkan, mereka meminta pelapor tak usah takut, karena telah menyiapkan tim advokasi yang akan melindungi mereka dari serangan pihak yang merasa dirugikan atas pengaduannya itu.

Penyiapan tim advokasi itu disampaikan Zainal Bintang kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/10). Menurut dia, pembentukan tim advokasi ini, sebagai langkah antisipatif atas banyaknya ancaman yang masuk, terutama kepada para pelapor. “Kami sedia payung sebelum tsunami datang,” ujarnya sambil tersenyum.

Zainal mengakui tidak setiap saat berada di kantor P2MA yang berada di lantai VIII gedung Nusantara III DPR itu. Tetapi sejumlah pengacara akan berada di sana untuk memantau dan menerima pengaduan ancaman. “Memang sudah banyak ancaman datang, khusunya dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dengan keberadaan pos ini,” jelasnya.

Seperti diberitakan, upaya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Ode Idan dan Ketua DPP Partai Golkar Zainal Bintang membongkar praktik mafia anggara DPR dengan membuka P2MA sempat mendapat cibiran Ketua DPR Marzuki Alie. Langkah mereka itu ditudingnya sebagai tindakan kurang kerjaan.

Bahkan, Marzuki Alie mengkritik hal tersebut dan menganggap La Ode hanya mencari popularitas saja. Marzuki pun sudah bicara dengan Ketua DPD Irman Gusman, agar menegur aksi La Ode yang membuka pos pengaduan bukan atas nama lembaga di gedung DPD itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD La Ode Ida membuka pos pengaduan praktik mafia anggaran di ruangannya di gedung DPR. Hingga kini, La Ode yang membuka pos tersebut secara pribadi telah menerima 20 pengaduan. Dalam pengaduan itu, disebutkan setidaknya ada 10 anggota DPR yang terlibat dalam percaloan anggaran.(dbs/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2