Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Korea Utara
Marzuki Darusman Mengecam Korea Utara
Tuesday 12 Mar 2013 15:33:51
 

Marzuki Darusman.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Utusan khusus PBB untuk masalah HAM di Korea Utara, Marzuki Darusman mengecam pemerintah Korea Utara yang bertanggungjawab atas serangan sistematis dan luas terhadap populasi sipil.

Marzuki juga mengatakan pelanggaran HAM di negara itu mencapai titik kritis. Belum usai menghadapi tekanan karena program persenjataannya, Korea Utara kini menghadapi serangan atas catatan hak asasi manusianya.

“Saya percaya bahwa banyak, atau mungkin semua dari sembilan pola pelanggaran yang teridentifikasi di laporan saya, yang merupakan kejahatan atas kemanusiaan, dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis dan luas terhadap populasi sipil,” kata Marzuki seperti dilaporkan kantor berita Associated Press belum lama ini.

Laporan Marzuki, selaku pelapor khusus PBB, Marzuki Darusman menghimbau Dewan HAM untuk memerintahkan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang "gawat, meluas dan sistematis" di Korea Utara.

Sekitar dua ratus ribu orang, termasuk anak-anak, diyakini disekap di koloni-koloni kerja paksa, banyak yang ditahan hanya karena masih memiliki hubungan saudara dengan tahanan lain. AS dan para sekutunya menyerukan penyelidikan komisi internasional atas pelanggaran-pelanggaran itu, sebuah langkah yang pada akhirnya bisa membawa Korea Utara ke hadapan mahkamah internasional.

Perwakilan Korea Utara di Dewan HAM PBB di Jenewa mengatakan hal itu adalah sebuah rencana politis untuk meningkatkan tekanan internasional. Tindakan ini datang di tengah tingginya ketegangan di semenanjung Korea. Latihan perang skala besar berlangsung di kedua negara, dan Korea Utara mengancam akan membalas sanksi PBB terhadap program nuklirnya.

Di masa lalu, AS tidak banyak memberikan tekanan terhadap catatan hak asasi Korea Utara, karena khawatir inisiatif itu akan membuat negara itu bungkam dan menghancurkan upaya negosiasi mengenai program persenjataannya.

Sementara itu Duta besar Korea Utara untuk PBB di Jenewa, So Se Pyong, mengatakan Marzuki Darusman adalah pejabat bermotif politik yang merupakan sebuah boneka dalam upaya mewakili negara-negara berpengaruh dengan "tujuan-tujuan berpikiran buruk, " seperti Amerika, Jepang dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Ketegangan antara 2 Korea ini diantaranya, Korea Utara dianggap bertanggung jawab atas serangan artileri yang menewaskan empat warga Korea Selatan pada tahun 2010. Dalam penyelidikan internasional, menemukan bahwa Korea Utara mentorpedo kapal perang Korea Selatan pada tahun yang sama hingga menewaskan 46 pelaut.

Keamanan Nasional AS Tom Donilon mengatakan kepada penasehat Asia Society di New York bahwa klaim Pyongyang mungkin "hiperbolik," namun Amerika Serikat akan melindungi sekutunya.

"Harus ada keraguan: Kami akan memanfaatkan berbagai kemampuan kita untuk melindungi, dan untuk menanggapi, ancaman yang ditimbulkan kepada kami dan sekutu kami dengan Korea Utara," kata Donilon seperti lansir AP, Selasa (12/3).

Seperti diketahui sejak awal Maret 2013 ini, Pasukan Korea Selatan melakukan latihan militer bersama yang melibatkan 10.000 Pasukan Korea Selatan dan sekitar 3.000 tentara AS.(ap/dbs/bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Korea Utara
 
  Korea Utara Biayai Program Rudal Nuklir Triliunan Rupiah dari Pencurian Kripto
  Tembakan Rudal Korea Utara ke Arah Jepang, 'Apa maunya Kim Jong-un?'
  Kim Jong-un Muncul di Depan Umum di Tengah Spekulasi tentang Kesehatannya, Ungkap Media Korut
  Korea Utara: Pyongyang 'Luncurkan Rudal dari Kapal Selam', Melesat Sejauh 450 Km
  Korea Utara Tolak Perundingan Damai dengan Korea Selatan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2