Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Jokowi
Masyarakat Mulai Bosan, Elektabilitas Jokowi Cenderung Turun
Friday 04 Apr 2014 00:47:11
 

Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Survei Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkan, elektabilitas bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengalami penurunan. Peneliti PDB Agus Herta Sumarto mengatakan, lembaganya membandingkan dengan data elektabilitas para capres mulai September 2013.

“PDB mengukur elektabilitas para bakal capres mulai dari bulan September 2013 lalu, hingga bulan Maret 2014 kemarin,” kata Agus saat memaparkan hasil survei PDB, di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Pada September 2013, kata dia, elektabilitas Jokowi sebesar 36 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 37,6 persen. Namun, pada bulan November, elektabilitas Jokowi turun menjadi 33,5 persen. Pada Januari 2014, elektabilitas Jokowi turun cukup jauh ke angka 28 persen. Sementara pada Februari 2014, elektabilitas Jokowi kembali naik menjadi 31,4 persen. Namun, pada bulan Maret kembali turun ke angka 29,8 persen.

“Dengan catatan, bulan Maret yang kami ukur di sini adalah 1-14 Maret, sebelum Jokowi dideklarasikan. Setelah deklarasi, mungkin suaranya akan naik lagi, namun grafik sejauh ini menunjukkan suara Jokowi turun,” ujar Agus.

Menurut Agus, penurunan elektabilitas Jokowi karena masyarakat mulai bosan dan jenuh terhadap ekspose media terhadap Gubernur DKI Jakarta itu.

“Jokowi ini terlalu lama diekspos oleh media. Tapi isunya itu-itu saja, kalau suaranya mau naik lagi harus ada isu hangat yang positif. Mungkin isu deklarasinya kemarin bisa membuat suara dia naik,“ kata Agus.

Sementara itu, Chairman PDB Didik J Rachbini menilai, penurunan suara Jokowi karena banyaknya masalah yang terjadi selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Masyarakat sudah mulai kritis melihat berbagai masalah, seperti kasus pengadaan bus transjakarta, monorel, banjir, itu kan belum bisa diselesaikan,” ujar Didik.

Survei ini dilakukan pada 7-14 Maret 2014, sebelum Jokowi dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan dipilih secara acak. Jumlah sampel sebanyak 1.500 responden di 33 provinsi atau 170 kota besar di seluruh Indonesia. Margin of error lebih kurang 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dibiayai oleh PDB sendiri.(kompas/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2