Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Megawati Mesti Memperjelas Ideologi Partai, Agar PDIP dan Jokowi Tidak Dituduh PKI
2020-11-02 12:29:20
 

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo(Foto: Istimewa/Net)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu PKI yang kerap muncul dan tertuju kepada rezim penguasa membuat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, geram.

Pasalnya, Megawati merasa partainya dan termasuk Presiden Joko Widodo berulang kali mendapat tuduhan sebagai PKI.

Hal ini dikomentari oleh Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/11).

Ujang berpandangan, kegeraman Megawati terkait isu PKI harus dibantah dengan menjelaskan ideologi partai berlambang banteng yang dia pimpin.

Karena menurutnya, salah satu alasan orang menuduh PDIP adalah karena terdapat sejumlah kader yang secara terang-terangan mengaku diri bagian dari PKI.

"Agar tak banyak tuduhan dari publik. Maka ideologinya (PDIP) mesti diperjelas," ungkap Ujang.

Selain itu, Ujang juga menyarankan Megawati agar hati-hati merekrut kader untuk masuk ke PDIP. Hal itu dilakukan guna mencegah adanya penyusup yang merusak ideologi partai yang sudah diperjelas nantinya.

"Ideologi diperjalas, dan jangan sampai banyak yang menyusup ke PDIP," ujarnya.

Lebih lanjut, Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini turut meminta masyarakat untuk tidak asal menilai dan berbicara mengenai isu PKI.

"Rakyat juga tak boleh asal tuduh. Ini berbahaya. Bisa memecah-belah bangsa," demikian Ujang Komarudin.

Sementara sebelumnya, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf menganggap bahwa kegeraman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait tuduhan PKI dianggap wajar. Karena sesuai dengan realitas politik yang sedang terjadi sekarang ini.

Gde Siriana mengatakan, pernyataan Megawati yang geram karena isu PKI selalu muncul di masa pemerintahan Jokowi adalah suatu kemungkinan yang memang terjadi.

Sebab, dia melihat dari sejarah ayahanda Megawati, yaitu Presiden pertama RI Soekarno, terlihat kecenderungan kedekatan antara rezim dengan PKI.

"Tuduhan itu sangat mungkin, karena konsep Nasakom (nasionalisme, sosialisme, dan komunis) yang diperkenalkan Bung Karno saat itu sangat kontroversial, terutama di kalangan TNI dan umat Islam," ucap Gde Siriana.

Kedekatan Bung Karno dengan PKI, menurut aktivis Bandung Intiative ini, terlepas dari kontroversi sejarah Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).

"Terlepas dari versi sejarah apakah PKI terlibat dalam G30S atau tidak. Fakta sejarahnya Bung Karno sangat dekat dengan PKI, yang saat itu juga menjadi musuh TNI dan umat Islam pada perisitiwa Madiun 1948," tuturnya.

Pengejewantahan sejarah itu, kata Gde Siriana, dapat dilihat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, ada perbedaan mencolok dari rezim yang sekarang, yaitu kebijakan ekonomi dan politiknya cendrung memihak ke salah satu negara penganut ideologi komunis.

"Sedangkan, tuduhan pada Jokowi selain karena diusung oleh PDIP, juga karena didukung konglomerat Tionghoa dalam pilpres dan kebijakannya yang terkesan condong kepada kepentingan China," ungkapnya.

"Khususnya dalam hal ekonomi dan politik kawasan Laut China Selatan," demikian Gde Siriana.(as/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Penjelasan Ahmad Basarah Soal Bipang Ambawang, Niat Jokowi Hanya Promosi Produk Bangsa Sendiri
  Jokowi Dukung Anies, Keterbelahan Berakhir
  Kemana Arah Politik Jokowi di Pilpres 2024?
  Sebelum ke Pernikahan Atta Aurel, Presiden Jokowi Ternyata Jadi Saksi Nikah Puteri Idris Laena
  Jokowi Minta Dikritik, Langsung Disamber JK: Bagaimana Caranya Tanpa Dipanggil Polisi?
 
ads1

  Berita Utama
Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

Ustadz Tengku Zulkarnain Wafat, Begini Pesan Terakhirnya

WNA Cina Masuk RI di Tengah Larangan Mudik, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Peka

Mudik Dilarang tapi TKA Boleh Masuk, Arya Dicecar Habis oleh Fadli Zon

 

ads2

  Berita Terkini
 
Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

Polri dan TNI Gelar Rakor Awal Antisipasi Lonjakan Arus Balik Lebaran 2021

Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Ingatkan Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman

Ketua Banggar: Pemerintah Harus Selektif Jalankan Kebijakan Fiskal

Reaksi Pangdam Jaya terhadap 'Dept Collector' Hadang Anggota TNI: Saya Marah dan Tidak Terima

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2