JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku telah menolak tawaran investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dari Rusia. Alasannya, Indonesia belum memikirkan pengembangan tenaga nuklir dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Rusia di kantornya, Jakarta, Senin (22/12), Sofyan menyampaikan bahwa program 35 ribu watt yang diinisiasi pemerintahan baru saat ini tidak memasukan pengembangan tenaga nuklir. "Listrik nuklir itu masih jauh, mereka (Rusia) tawarkan," tuturnya.

Rusia, lanjut Sofyan, mengaku punya teknologi paling canggih untuk mengembangkan tenaga nuklir menjadi listrik. "Mereka juga sudah kerja sama dengan banyak negara, tapi kita tegaskan tidak masuk yang 35 ribu mw," ujar dia.

Dia menjelaskan, nuklir belum menjadi prioritas. Sebab, Indonesia masih memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk tenaga listrik.

"Kami menganggap, batu bara, gas, geothermal, mini hydro, itu yang paling tepat dan tidak kontroversial, kalau nuklir butuh kajian mendalam," ungkapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapenas, Dedy S Priatna mengungkapkan rencana pembangunan PLTN, tidak masuk dalam rancangan awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Senada dengan Sofyan, Dedy mengatakan, prioritas utama pemerintah adalah pengembangan energi alternatif yang saat ini belum maksimal. Seperti, gas, batu bara dan panas bumi.

Selain itu, penggunaan energi nuklir beresiko tinggi, sehingga membutuhkan kajian yang dalam. "Ini juga keputusan politik, dan sampai saat ini belum ada signal dari Presiden," katanya.(sigit/viva/bhc/sya