Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Menkopolhukam: Ujaran Kebencian dan Intoleransi Turun 80 Persen Pasca Pilpres 2019
2019-12-26 22:25:47
 

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, BeritaHUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa ujaran kebencian yang bersifat intoleran turun 80 persen pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Alhamdulillah berdasarkan pantauan kita sekarang ini, tadi presiden mengatakan sekarang peristiwa-peristiwa, ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun 80 persen," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat "Ngobrol Santai Bareng Media" di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Berakhirnya pilpres, lanjut Mahfud, berpengaruh terhadap turunnya peristiwa dan ujaran kebencian yang bersifat intoleran seiring bersatunya dua kubu pendukung capres. Apalagi, tambah dia, selama ini polarisasi antara kedua kubu pendukung capres sedemikian besar.

"Dua kubu sudah bersatu sehingga tidak ada lagi ujaran kebencian. Itu kan bagus. Terlepas dari saudara atau saya tidak setuju dengan penggabungan itu, ternyata efeknya bagus," ujar Mahfud.

Ia pun bersyukur sejak pelantikan kabinet tidak ada peristiwa yang terlalu membuat gaduh, termasuk perayaan Natal 2019 yang berlangsung dengan aman dan damai. Mahfud juga berpesan agar tidak lagi mempersoalkan bergabung atau tidak bergabung. Bagi Mahfud, yang penting (kondisi dan situasi) itu aman, nyaman, dan tenang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap masyarakat belajar dari kondisi tersebut agar tidak perlu ribut-ribut setiap kali ajang pesta demokrasi.

"Mudah-mudahan kondisi ini jadi pelajaran. Kita tidak usah ribut-ribut, toh akhirnya bersatu juga," tukasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
  Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
ads1

  Berita Utama
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2