Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Menkopolhukam: Ujaran Kebencian dan Intoleransi Turun 80 Persen Pasca Pilpres 2019
2019-12-26 22:25:47
 

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, BeritaHUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa ujaran kebencian yang bersifat intoleran turun 80 persen pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

"Alhamdulillah berdasarkan pantauan kita sekarang ini, tadi presiden mengatakan sekarang peristiwa-peristiwa, ujaran kebencian yang sifatnya intoleran itu turun 80 persen," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat "Ngobrol Santai Bareng Media" di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Berakhirnya pilpres, lanjut Mahfud, berpengaruh terhadap turunnya peristiwa dan ujaran kebencian yang bersifat intoleran seiring bersatunya dua kubu pendukung capres. Apalagi, tambah dia, selama ini polarisasi antara kedua kubu pendukung capres sedemikian besar.

"Dua kubu sudah bersatu sehingga tidak ada lagi ujaran kebencian. Itu kan bagus. Terlepas dari saudara atau saya tidak setuju dengan penggabungan itu, ternyata efeknya bagus," ujar Mahfud.

Ia pun bersyukur sejak pelantikan kabinet tidak ada peristiwa yang terlalu membuat gaduh, termasuk perayaan Natal 2019 yang berlangsung dengan aman dan damai. Mahfud juga berpesan agar tidak lagi mempersoalkan bergabung atau tidak bergabung. Bagi Mahfud, yang penting (kondisi dan situasi) itu aman, nyaman, dan tenang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap masyarakat belajar dari kondisi tersebut agar tidak perlu ribut-ribut setiap kali ajang pesta demokrasi.

"Mudah-mudahan kondisi ini jadi pelajaran. Kita tidak usah ribut-ribut, toh akhirnya bersatu juga," tukasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Politik
 
  Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
  Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
  Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
  Syahganda Nainggolan Desak Jokowi Terbitkan Inpres Agar Menteri Tak Bicara Politik Sampai 2023
  Hadapi Tahun Politik 2024, Syarief Hasan: Pentingnya Mengedepankan Politik Yang Santun
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2