Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
KKP
Menteri KP Susi Pudjiastuti Diminta Lapor Kepada KPK Soal Isu Suap
Tuesday 19 May 2015 09:58:31
 

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi statement Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai adanya oknum yang akan memberikan 5 Triliun Rupiah kepada Susi apabila dirinya mundur dari Kabinet, Anggota DPR Firman Soebagio dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jateng II meminta Susi segera melaporkan KPK, jika ada seseorang yang ingin menyuapnya agar turun dari posisi Menteri.

"Kalau ada statement akan menyuap dirinya agar turun harusnya laporkan kepada KPK, siapa saja yang ingin menyuapnya,"ujar anggota dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, jangan sampai ini terkesan hanya statement pribadi, karena munculnya isu resufle di kabinet Jokowi. "Ini jangan sampai terkesan mengelabui, karena memang ada isu resufle kabinet,"tandasnya.

Dia mengaku tidak setuju terhadap Peraturan menteri yang mengakibatkan nelayan tradisional tidak bisa melaut dan mencari nafkah. "Ini disebabkan peraturan Menteri yang tidak jelas ujung pangkalnya, jadi saya meminta Pimpinan DPR menegaskan kepada Presiden bahwa, menteri harus pro rakyat bukan pro kelompok semata," jelasnya.

Belum lama ini, melalui twiternya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku ada yang memintanya untuk mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut disertai dengan bayaran hingga triliunan rupiah. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitter yang terverifikasi miliknya yakni @susipudjiastuti.(Sugeng/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > KKP
 
  Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen
  Tragedi Karamnya 14 Kapal Nelayan Kalbar Harus Jadi Pelajaran Penting KKP
  Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
  Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
  Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2