Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PDIP
PDIP Bantah Telah Tetapkan Capres
Tuesday 04 Mar 2014 12:46:37
 

Ilustrasi. Saat pelantikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).(Foto: BH/put)
 
SEMARANG, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menetapkan calon Presiden, menyusul pemberitaan penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Capres dari PDIP peserta Pemilu 2014 nomor 4.

"Pemberitaan yang berkembang hari ini (4/3) yang menyatakan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, telah menetapkan capres, sama sekali tidak benar," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, di Semarang, Selasa.

Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I menegaskan bahwa DPP tetap memegang teguh hasil keputusan Kongres III PDI Perjuangan serta Rakernas I dan III PDI Perjuangan bahwa pasangan capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat.

Berbagai pertimbangan, lanjut dia, terkait dengan kondisi politik global, tantangan kepemimpinan yang akan datang, dan dinamika politik nasional sebagaimana disampaikan oleh Megawati yang diberi amanah Kongres dan Rakernas PDI Perjuangan.

"Dengan demikian, keputusan sepenuhnya berada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini, beliau tentunya masih menyiapkan berbagai macam skenario untuk mengantisipasi berbagai perkembangan politik nasional dan internasional," katanya.

Ia menegaskan pula bahwa urusan capres dan cawapres melekat erat dengan kepentingan bangsa dan negara serta ikut menentukan secara langsung lebih dari 230 juta rakyat Indonesia.

Karena itulah, lanjut Tjahjo, pertimbangan politik PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umum akan diambil secara mendalam cermat teliti hati-hati sebagaimana Megawati di dalam mengambil keputusan politik.(ANT/D.Dj/Ella/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > PDIP
 
  PDIP Buka Peluang Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Cagub DKI, Begini Reaksi Ahok
  Kemiskinan Jateng Meningkat, Pengamat: PDIP Harusnya Tegur Ganjar
  Sederet Fakta Soal Banteng Vs Celeng di PDIP
  Ahmad Basarah Harap AS dan Tiongkok Tidak Terjebak 'Perangkap Thucydides'
  Setelah Korupsi Juliari, Bagaimana Cara Menyelamatkan PDIP?
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2