JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar mengingatkan, apapun kebijakan bidang ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah, sebaiknya diarahkan kepada pengurangan ketergantungan impor, termasuk terhadap impor minyak.

Hal ini dikatakan Willgo, saat menyikapi Pemerintah yang kembali meluncurkan paket kebijakan ekonominya. Dalam paket kebijakan ekonomi jilid VIII ini, Pemerintah menekankan tiga hal. Pertama, pembuatan satu peta terpadu berskala 1:50.000 sebagai basis data bagi proses pembangunan Indonesia.

Kedua, pembangunan dan pengembangan kilang minyak baru untuk menambah kapasitas kilang yang telah ada. Dan yang terakhir, insentif untuk industri penerbangan nasional. Willgo menilai, kebijakan pembangunan kilang merupakan sesuatu yang positif.

“Apapun kebijakan pemerintah, harus diarahkan, agar bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan impor, termasuk terhadap minyak. Jadi pembangunan, kilang minyak adalah kebijakan yang positif untuk mengurangi impor minyak dan keluarnya devisa kita ke negara lain,” kata Willgo, dalam pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (23/12).

Menurut politisi F-Gerindra itu, hal konkrit dan tercepat yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah, Pemerintah wajib menurunkm harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena harga minyak dunia saat ini sangat rendah, hanya berkisar di 32 dolar AS per barel.

“Dengan turunnya harga BBM yang menjadi kebutuhan pokok rakyat, pasti akan mendorong daya beli masyarakat dan mengurangi cost (biaya) produksi dan distribusi yang berdampak turunnya beberapa harga barang yang menjadi kebutuhan rakyat, seperti harga 9 bahan pokok dan pangan secara umum yang ikut mempengaruhi inflasi kita,” papar Willgo.

Pada saat peluncuran paket kebijakan ini, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan utamanya paket kebijakan yang dikeluarkan ini adalah untuk menghadapi pasar bebas ASEAN yang bakal digulirkan awal tahun depan.

Menyikapi hal ini, politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat menilai, Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, ketergantungan impor Indonesia masih sangat tinggi.

“Saya kira kalau mau jujur, dan jam bisa kita putar mundur, maka tentunya kita belum dalam kondisi siap menghadapi MEA, karena ketergantungan kita pada impor sangatlah masih besar sekali. Mulai dari pangan sampai bahan penunjang infrastruktur yang merupakan prioritas pemerintah saat ini,” imbuh Willgo.(sf/dpr/bh/sya)