Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Paripurna DPR Tetapkan 2 RUU Tambahan dan 2 RUU Pengganti
Thursday 25 Jun 2015 05:34:18
 

Ilustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR sepakat menambahkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) Tambahan dan dua RUU Pengganti dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2015. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/6).

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono dalam laporannya yang dibacakan di sidang paripurna menjelaskan dua RUU tambahan tersebut adalah RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Bea Materai. RUU Kebudayaan menjadi sangat penting dalam pelestarian kebudayaan bangsa.

Urgensi disusunnya kebudayaan ini tak lain adalah untuk meneguhkan jati diri bangsa, membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan bangsa, dan meningkatkan citra bangsa. RUU Kebudayaan juga sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif, sinergis dan strategis terhadap degradasi kebudayaan di Indonesia.

RUU tentang Bea Materai menjadi RUU tambahan mengingat UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai sudah tidak sesuai dengan perkembangan di bidang ekonomi, sosial, teknologi, dan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya. RUU ini juga terkait dengan peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri tahun 2016 untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sementara RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan. Hal ini mengingat UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perkarantinaan. RUU ini juga sebagai upaya peningkkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global. Dan yang terpenting RUU Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, hama, dan penyakit ikan serta organism pengganggu tumbuhan ke wilayah Indonesia dalam satu sistem yang maju dan tangguh.

Satu RUU pengganti lainnya adalah RUU tentang perubahan atas UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan RUU tentang perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Urgensi dari RUU pengganti ini diantaranya untuk mengatur kewenangan penyadapan yang tidak menimbulkan pelanggaran HAM, dan penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.(Ayu/dpr/bh/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
  Henry Indraguna Dipercaya Jadi Anggota Dewan Pakar Golkar dan Tenaga Ahli DPR RI
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2