Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

Parpol Makin Tumpul Memperjuangkan Aspirasi Rakyat
Wednesday 25 Jan 2012 16:20:54
 

Bendera partai politik peserta pemilu 2009 (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Agung (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa partai politik (parpol) makin tumpul dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Padahal, selama ini parpol dinilai masyarakat sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan melakukan perubahan.

"Sekarang parpol makin tumpul dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta perbahan melalui gerakan politik. Hal ini sungguh berbeda dengan harapan masyarakat,” kata Mahfud dalam sebuah acara diskusi yang berlangsung di Sekretariat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII), Jakarta, Rabu (25/1).

Menurut dia, kecenderungan masyarakat dalam berpolitik ada dua pilihan, yakni melalui partai politik dan gerakan politik. Gerakan politik inilah yang harus dilakukan masyarakat, kalau memang menginginkan adanya perubahan.

"Saat ini yang paling penting adalah gerakan politik, bukan partai politik. Jadi ini harus dilakukan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya penah katakan bahwa berpolitik itu ada dua pilihan, satu melalui partai politik, dua melalui gerakan politik," imbuh mantan politisi PKB ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mneyatakab bahwa sistem parpol yang ada selama ini berjalan membatasi calon perorangan untuk maju bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres). Parpol turut andil dalam proses pembentukan sistem tersebut. Dengan demikian, sudah waktunya sistem parpol disehatkan.

“Sudah waktunya membuka selebar-lebarnya calon independen untuk maju dalam Pilpres. Tapi untuk kepentingan itu, parpol harus disehatkan lebih dahulu. Dengan begitu nantinya bisa memperbanyak alternatif-alternatif," kata dia.

Dirinya, lanjut Mahfud, menghargai keinginan berbagai pihak yang kembali mewacanakan calon presiden dan calon wakil presiden independen pada Pemilu 2014. Namun, sumber rekrutmen itu telah dilakukan terbatas. "Saya menghargai adanya calon independen. Tapi hal itu telah dibatasi sistem yang dibuat parpol,” selorohnya.(inc/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah

Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai

PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2