Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

Parpol Makin Tumpul Memperjuangkan Aspirasi Rakyat
Wednesday 25 Jan 2012 16:20:54
 

Bendera partai politik peserta pemilu 2009 (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Agung (MK) Mahfud MD menyatakan bahwa partai politik (parpol) makin tumpul dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Padahal, selama ini parpol dinilai masyarakat sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan melakukan perubahan.

"Sekarang parpol makin tumpul dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta perbahan melalui gerakan politik. Hal ini sungguh berbeda dengan harapan masyarakat,” kata Mahfud dalam sebuah acara diskusi yang berlangsung di Sekretariat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII), Jakarta, Rabu (25/1).

Menurut dia, kecenderungan masyarakat dalam berpolitik ada dua pilihan, yakni melalui partai politik dan gerakan politik. Gerakan politik inilah yang harus dilakukan masyarakat, kalau memang menginginkan adanya perubahan.

"Saat ini yang paling penting adalah gerakan politik, bukan partai politik. Jadi ini harus dilakukan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan. Saya penah katakan bahwa berpolitik itu ada dua pilihan, satu melalui partai politik, dua melalui gerakan politik," imbuh mantan politisi PKB ini.

Dalam kesempatan ini, Mahfud mneyatakab bahwa sistem parpol yang ada selama ini berjalan membatasi calon perorangan untuk maju bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres). Parpol turut andil dalam proses pembentukan sistem tersebut. Dengan demikian, sudah waktunya sistem parpol disehatkan.

“Sudah waktunya membuka selebar-lebarnya calon independen untuk maju dalam Pilpres. Tapi untuk kepentingan itu, parpol harus disehatkan lebih dahulu. Dengan begitu nantinya bisa memperbanyak alternatif-alternatif," kata dia.

Dirinya, lanjut Mahfud, menghargai keinginan berbagai pihak yang kembali mewacanakan calon presiden dan calon wakil presiden independen pada Pemilu 2014. Namun, sumber rekrutmen itu telah dilakukan terbatas. "Saya menghargai adanya calon independen. Tapi hal itu telah dibatasi sistem yang dibuat parpol,” selorohnya.(inc/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2