Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Energi Alternatif
Pemerintah Diminta Konsisten Kembangkan Energi Alternatif
Monday 18 Nov 2013 21:03:26
 

Ilustrasi. Energi Alternatif.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedaulatan di bidang energi harus terus ditunjukkan Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan energi alternatif untuk menggantikan sumber energi fosil yang kian menipis.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan hal tersebut dalam pidato Pembukaan Masa Sidang II tahun 2013-2014, Senin (18/11). “Pemerintah harus konsisten untuk terus mengembangkan berbagai energi alternatif menuju Indonesia berdaulat di bidang energi,” tandasnya. Banyak sumber energi alternatif yang belum tereksplorasi dari perut bumi Indonesia. Energi panas bumi, salah satunya yang belum secara maksimal dimanfaatkan.

Selain energi alternatif, DPR juga meminta pemerintah mengelola subsidi BBM dengan baik. Dalam RUU APBN 2014 yang baru saja dibahas DPR, subsidi harus diupayakan tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. “Pemerintah harus mampu mengendalikan subsidi BBM pada tahun anggaran berjalan, agar tidak melebihi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.”

Pada bagian lain, Marzuki juga mengungkapkan, soal efisiensi pengelolaan migas, penentuan angka cost recovery, dan mendorong iklim investasi di sektor migas. Semua ini penting dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan sekaligus sebagai sumber pendapatan negara.

Sementara soal kebijakan pengadaan mobil murah ramah lingkungan, disarankan Marzuki agar ada ketegasan dalam implementasinya. Pemberian insentif pajak bagi proyek mobil murah itu, katanya, berpotensi mendistorsi kebijakan pengendaliaan BBM bersubsidi. Selain itu, proyek ini juga bertabrakan dengan upaya intensifikasi pajak dan pengendalian emisi gas buang.(mh/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Energi Alternatif
 
  Prabowo-Sandi Siapkan Strategi Dorongan Besar Wujudkan Kedaulatan Energi
  Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) Masih Relatif Mahal
  DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
  Aturan Energi Bersih Mesti Adil
  Ada 9 Pembangkit Senilai Rp20,6 Triliun Segera Teken Jual Beli Listrik ke PLN
 
ads1

  Berita Utama
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda DIY Copot Kapolresta dan Kasatlantas Polresta Sleman Buntut Kasus Hogi

Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden

Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman

Mintarsih Ungkap Hak di Balik 'Penggorengan Saham' Sorotan Menkeu Purbaya

Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2