Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Pemprov DKI Janjikan Pendidikan Gratis Hingga SMA
Friday 30 Dec 2011 22:55:36
 

Pelajar sekolah menengah atas (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan jurus jitunya untuk menarik simpati. Pasalnya, melalui APBD Pemprov DKI, ia menjanjikan pendidikan gratis 12 tahun atau hingga sekolah menengah atas mulai tahun ajaran 2013 mendatang.

Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta. "Dengan adanya pendidikan gratis 12 tahun, nantinya warga Jakarta minimal akan menjadi tamatan SLTA," kata Fauzi Bowo dalam jumpa pers akhir tahun di Balai Kota, Jakarta, Jumat (30/12).

Menurut dia, program Pemprov DKI ini dianggap lebih maju dari Pemerintah Pusat yang baru menerapkan wajib belajar 9 tahun atau hingga SMP. Sebenarnya, APBD 2012 nanti sudah cukup untuk membiayai rencana tersebut. Dalam RAPBD 2012 direncanakan Rp 36,02 triliun tau meningkat 13,43% dibandingkan dengan APBD-P 2011 sebesar Rp 31,75 triliun.

“Pada 2013 nanti, APBD dari pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 30,64 triliun. Jumlah ini lebih besar 14,14% dibandingkan dengan APBD-P 2011 sebesar Rp 26,84 triliun. Artinya APBD DKI cukup kuat untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan program wajib belajar selama 12 tahun," tandas pria berkumis ini yang disapa akrab Foke ini.

Saat ini, lanjut Foke, tiap siswa di DKI dibiayai dana Bantuan Operasonal Sekolah (BOS) sebesar Rp 400 ribu/tahun/siswa SD. Sedangkan bagi siswa SMP, sebesar Rp 575 ribu/tahun/siswa. Sementara untuk dana Biaya Operasional Buku (BOB) tiap siswa SD mendapar Rp 720 ribu/tahun dan siswa SLTP Rp 1.320.000/tahun. Untuk siswa SMA, BOP sebesar Rp 900 ribu/tahun dan siswa SMK Rp 1,8 juta/tahun.

Dalam kesempatan ini, Foke membantah bahwa rencana itu bagian dari kampanye menjelang pemilukada DKI. Menurut dia, hal ini sudah sejak lama direncanakan. Tapi baru bisa terwujud menjelang akhir pemerintahannya. “Tidak ada itu. Rencana ini sudah lama, tapi kemungkinan baru bisa diwujudkan dua tahun lagi,” selorohnya.(mic/irw)



 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Omzet Toko Daging Dharma Jaya di Kembangan Capai Ratusan Juta
  Presiden dan Wakil Presiden RI Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan
  Gelar Acara 'Jakarta Menyapa', Gubernur Anies Apresiasi Peran Kader PKK Menjaga Kesejahteraan Keluarga
  Survei CSIS Bertolak Belakang dengan Data BPS, Tingkat Kesempatan Kerja di DKI Jakarta Meningkat
  KPw BI DKI Jakarta Sebut Transaksi Digital QRIS di Jakarta Luar Biasa
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2