Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Banjir
Pemprov DKI Tidak Perpanjang Status Siaga Banjir
Monday 10 Feb 2014 17:01:50
 

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat menjawab pertanyaan para wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperpanjang status siaga banjir, karena laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan hujan tinggal ringan dan sedang.

“Untuk itu, kita tidak perpanjang status siaga banjir, kalau masih ada banjir tentu akan menggunakan anggaran reguler,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/2).

Meski demikian, status siaga banjir berdasarkan ketetapan Gubernur DKI Jakarta pada 13 Januari 2014 masih berlaku selama 30 hari, atau berakhir pada 12 Februari 2014.

BNPB mengusulkan agar status siaga darurat diperpanjang. Namun hal itu ditolak Jokowi, karena dinilai perpanjangan status tersebut masih belum diperlukan.

"Kalau melihat keadaan di lapangan, banjir sudah mulai surut, maka tidak diperlukan perpanjangan status tersebut. Namun, karena masih ada waktu beberapa hari ke depan sebelum masa siaga banjir habis, kita masih akan melihat perkembangan ke depan," jelasnya.(ipb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Banjir
 
  Ini Jurus Aman Mobil Manual dan Matik Bisa Terjang Banjir
  Anggota DPR Soroti Bencana Banjir di Kaltim
  Kalimantan Banjir Besar, Andi Akmal : Regulasinya Kurang Dukung Penjagaan Lingkungan
  Tinjau Penanganan Banjir, Khoirudin Apresiasi Kinerja Gubernur Anies dan Kader-Kader PKS
  Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2