JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil menilai sektor penegakan hukum di masa periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berjalan dengan baik. Bahkan bisa dikatakan Presiden Jokowi telah gagal mewujudkan keamanan dan ketenangan dalam bidang tersebut. Ia berharap hal ini menjadi perhatian serius oleh Presiden Jokowi dalam rangka memperbaiki masalah penegakan hukum yang tidak kunjung rampung.

Ditemui Parlementaria pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10), Nasir mengungkapkan banyak hal menyangkut penegakan hukum yang gagal ditangani maupun diantisipasi oleh Presiden seperti pemberantasan korupsi, terorisme, serta kasus diskriminasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang baru-baru ini juga melanda warga Papua. Untuk itu ia meminta kali ini pemerintah tidak ingkar terhadap bidang penegakan hukum.

"Lima tahun terakhir bisa dikatakan dalam mengawal kedaulatan hukum, Presiden Jokowi kedodoran bahkan bisa dianggap gagal dalam upaya pemenuhan hal tersebut terutama menyangkut penyelesaian kasus-kasus HAM, pelanggaran HAM di masa lalu. Nah ini tantangan dan pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan pada periode yang baru ini. Apapun ceritanya bahwa soal hak asasi manusia itu sangat banyak diatur dalam konstitusi republik indonesia," aku politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Nasir menjelaskan secara teknis perlu ada peningkatan anggaran terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum dalam upaya mereka bekerja maksimal mengawal sektor pekerjaannya masing-masing. "Pemerintah harus memberikan dukungan memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang bergerak di dalam pembelaan advokasi terhadap penegakan hukum, kemudian memberikan laporan dan informasi yang valid sehingga kemudian bisa dilakukan penegakan hukum yang adil," tambahnya.

Di lain sisi, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Andreas Hugo Pareira menyatakan masalah penegakan HAM tidak bisa dipotret dalam satu periode pemerintahan Presiden Jokowi ke belakang. Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, masalah tersebut sangat kompleks, karena telah berlangsung semenjak pemerintahan pertama Indonesia berdiri dan kasus per kasusnya terus bertambah hingga saat ini.

"Saya kira komitmen dalam pemerintahan Jokowi sangat tinggi. Kita tidak pernah melihat adanya pemerintah menghambat dan melarang hal-hal yang berkaitan dengan HAM. Saya kira indonesia hari ini sangat maju di dalam pelaksanaan HAM, namun kita harus akui juga masih banyak hal-hal yang merupakan kekurangan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat pun masih ada kejadian seperti itu," imbuh Andreas.(er/sf/DPR/bh/sya)