JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul kasus penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika ke sejumlah negara termasuk Indonesia, telah menuai protes keras karena merusak hubungan antarnegara. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) perlu segera melakukan klarifikasi atas kebenaran penyadapan ini.

Demikian ditegaskan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat ditemui, Selasa (12/11). Kasus penyadapan tersebut telah mengusik kedaulatan suatu negara. “Penyadapan yang dilakukan oleh negara asing sudah menginjak-injak kedaulatan kita sebagai bangsa yang merdeka. Ini harus secara tegas dinyatakan,” tandas Marzuki.

Pihaknya meminta Kemenlu segera memberi penjelasan resmi ke publik, apakah benar intelijen Amerika menyadap jaringan komunikasi Presiden dan para pejabat di Indonesia. Diakui Marzuki, perkembangan teknologi komunikasi (IT) sangat pesat, sehingga memudahkan semua kalangan menyadap pembicaraan orang lain.

“Penyadapan itu sangat mudah dilakukan oleh siapa pun dan oleh negara mana pun. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menegakkan kedaulatan kita. Oleh karenanya, kita meminta pemerintah dalam hal ini Kemenlu mengklarifikasi sejauh mana penyadapan yang dilakukan pemerintah asing itu di Indonesia, yang berdampak pada hubungan kedua negara. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh Kemenlu agar semuanya menjadi jelas.”

Namun, banyak kalangan menyayangkan sikap Presiden yang kurang responsif atas kasus ini. Menanggapai hal tersebut, Marzuki menilai, tidak semua kasus yang melibatkan hubungan antarnegara bisa disampaikan ke publik. “Tentu Presiden tidak harus menyampaikan sebelum semuanya clear. Kalau semuanya clear pasti Presiden menyampaikan ke publik. Sekarang sedang diklarifikasi terlebih dahulu,” kilahnya.

Kasus penyadapan ini, lanjut Marzuki, belum tentu 100% benar. Jadi, Presiden tidak boleh menyampaikan sikapnya terlalu cepat, karena mengganggu hubungan antarnegara. “Masa sudah menyampaikan sikap. Ini akan mengganggu hubungan kedua negara. Belum tentu apa yang diberitakan itu 100% benar,” ujarnya, mengakhiri perbincangan.(mh/dpr/bhc/sya)