JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Diah Pramana Rachmawati Soekarno atau yang dikenal Rachmawati Soekarnoputri menyampaikan turut mengapresiasi dan bersyukur atas pernyataan pemerintah Indonesia yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional.

Demikian, yang disampaikan Rachmawati Soekarnoputri saat sesi mengisi pembukaan jelang acara buka puasa bersama, sekaligus peringatan Kelahiran Bung Karno Ke 115 yang mengusung tema, 'Lahirnya Soekarno Putra Sang Fajar, Penyambung Lidah Rakyat, Penggali Pancasila, Proklamator dan Presiden RI Pertama' yang dilangsungkan di Aula kampus Universitas Bung Karno (UBK) Jl. Kimia, Jakarta Pusat pada, Senin (6/6).

Pancasila itu anti dari Nekolim, memang sosialistis, kalau menurut Soekarno itu ala Indonesia. Namun, disamping itu Rachmawati Soekarnoputri menuturkan agak kecewa mengapa gaungnya baru saat ini, mengapa tidak diterapkan semenjak 2003 belasan tahun yang lalu. "bahwa itu 'omong kosong', jadi ketika pengamalan Pancasila itu hanya 'self lips' saja. Sementara, UUD'45 yang diamandemen itu sudah ga cocok,"cetusnya lagi menimpali.

Putri dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno ini juga menceritakan, kalau dulu sewaktu zaman Presiden Soeharto (Orba) sempat mengalami masa-masa 'DeSoekarnoisasi'. Bahkan, ketua pembina Universitas Bung Karno itu saja yang telah berupaya membangun kampus UBK membutuhkan waktu selama 16 tahun untuk menunggunya.

"Saya waktu itu tahun 1983, namun pas zaman Habibie baru dikasih izin. Soalnya, pas di Wisma Haji sudah 6.000 mahasiswa dibubarkan," imbuhnya bercerita.

Kondisinya saat ini, bahkan semua yang hadir di ruangan aula UBK saja menurut pandangan Rachmawati sudah tentu menolak UUD'45 yang telah diamandemen berkali-kali itu. Pasalnya,dimana-mana telah terjadi kesenjangan sosial yang semakin melebar. "Bahkan, hutang kita sudah mencapai 4.000 triliun rupiah lebih," ungkapnya.

"Trisakti bagaimana, berdikari dalam Kebudayaan kah kita?. Lihat sekarang, dimana-mana ekonomi sudah dikuasai oleh Asing, Aseng," ujar Rachmawati, Senin (6/6).

Terkait dengan Reklamasi?? Jadi itu omong kosong, bagaimana terkait kedua tadi itu dimana berdikari dan sebagainya. Yang menjadi permasalahan dan langkah yang perlu diutamakan menurut Rachma adalah bagaimana cara membangun masyarakat adil dan makmur, serta aman sentosa,

"Harus dikembalikan UUD ke UUD 45. Untuk dia membuat ketetapan. Aneh kalau menyatakan kembali adakan GBHN, bila menggunakan pasal-pasal yang kelima itu. wassallam," tuturnya menambahkan.

Sementara itu, Kemudian Rachmawati kembali mempertanyakan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, yang mana, "mengapa pas di zaman Megawati, itu kan zaman orde baru. Kenapa ga dicabut TAP nya ?" tanyanya.

Rachmawati berpandangan bahwa, cabut dulu itu, soalnya ini jadi Anomali. Dia (Soekarno) diberikan gelar Pahlawan, namun terbelenggu dengan TAP MPRS 33/1967 itu. Apalagi ditambah dengan sepengetahuannya bahwa, ada pertemuan di tempat Mega ketetapan itu sudah final. "Berarti bung karno dicap penghianat bangsa," tuturnya yang pernah mencoba Judicial Review beberapa tahun yang lalu ke MK terkait TAP MPRS itu.

Tapi MK menurutnya tidak memiliki keberanian mencabutnya. "Alasannya ketika itu hanya boleh menyidangkan setingkat Gubernur saja. Ini sudah lewat 3 masa Pemerintahan. Baik era zaman Gus Dur, waktu Mega, zaman SBY, tetap saja TAP MPRS 33/67 itu ada," ujarnya lagi.

Selanjutnya, Rachma juga merasa ini kemungkinan ada kaitannya dengan TAP MPRS 33 tahun 67, dengan kejadian peristiwa '65, lalu gestuck (atau dikenal dengan gesatapu), kemudian TAP MPRS 33/67 itu dan Supersemar.

"Yang lebih aneh lagi muncul rasa takut belakangan ini akan Komunis,? Lah, itu Jokowi menerima Pimpinan Partai Komunis China. Kemudian Buruh China menyerbu Indonesia pakai faham apa?," tegasnya.

"Siapa menjamin masyarakat dan menjamin jika itu sudah terjadi. Phobia, dan terlalu berlebihan kelihatannya. Kalau dulu Indonesia saat perang dunia menghadapi Londo. Tapi nanti proxy war, itu imperialisme," jelasnya.

"Jadi persoalan tersebut hanya bisa diatasi pertama dengan cabut itu TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, itu yang utama. Selanjutnya Kembali ke UUD'45," tandas Rachmawati Soekarnoputri.

Universitas Bung Karno dalam peringatan ke 115 tahun Bung Karno, dan acara buka puasa bersama ini juga memberikan bantuan santunan, baik untuk warga miskin yang terkena penggusuran di daerah pasar ikan dekat Masjid luar batang, Jakarta Pusat dan juga warga kurang mampu yang berdomisili dekat dengan Kampus UBK(bh/mnd)