JAKARTA, Berita HUKUM - Para PNS yang dahulu pernah menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Pemerintah sudah otomatis terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Instansi tempat para PNS bekerja mesti memberi fasilitas pengganti kepesertaan dari Askes ke JKN.

Demikian terungkap dalam diskusi bertajuk “Analisis atas Pengalihan PT.Askes Menjadi BPJS Kesehatan dan PT.Jamsostek Menjadi BPJS Ketenagakerjaan” di DPR, Selasa (10/3). Diskusi ini hasil kerja sama Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD. Hadir sebagai pembicara Purnawarman Basundono (BPJS Kesehatan), Paryudhianto (BPJS Ketenagakerjaan), dan Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch).

Purnawarman menjelaskan, para PNS itu tak perlu mendaftar lagi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan, kecuali bagi yang belum memiliki kartu Askes. Instansi tempat PNS bekerja mesti proaktif mendata ulang kepesertaan Askes untuk kemudian dialihkan ke BPJS Kesehatan. Sementara data peserta PNS yang masuk ke BPJS Kesehatan menjadi otoritas BPJS untuk mengaudit dan memperbarui data.

Pada bagian lain Purnawarman, mengungkapkan, ketika PT.Askes dinyatakan bubar tanpa likuidasi, semua aset, liabilitas, dan hak hukum beralih ke BPJS Kesehatan. PT.Askes pun sudah diaudit oleh akuntan publik untuk mengetahui posisi terakhir neraca keuangannya. Ada sedikit masalah pengalihan terutama menyangkut tunggakan PT.Askes senilai lebih dari Rp943 miliar oleh pemerintah daerah. Tunggakan itu terus ditagih.

Sementara, Paryudhianto memaparkan, jaminan kesejahteraan bagi para pegawai tidak tetap (PTT)) di semua instansi pemerintah masih menyisakan banyak masalah. Program BPJS Ketenagakerjaan bagi para PTT yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) mestinya sudah di-cover instansi tempatnya bekerja.
Hanya saja karena program ini baru dirilis per 1 Januari 2015 jadi tentu belum semua masalah terselesaikan. Rancangan Peraturan Pemerintah menyangkut perlindungan para pekerja untuk BPJS Ketenagakerjaan belum turun. Jadi, masih menunggu seperti apa pengaturannya kelak.

JKK dan JKM ditanggung oleh instansi tempat PTT bekerja. Sementara JHT ditanggung instansi sebesar 3,7% dan peserta dalam hal ini PTT 2%. “Yang jelas kami nanti akan melakukan koordinasi dengan setiap instansi. Jadi, kami mempunyai cabang-cabang. Cabang-cabang terdekat itulah yang nanti akan meng-cover instansi berada. Ada petugas khusus yang nanti akan bertanggung jawab,” papar Paryudhianto.(mh,gt/dpr/bhc/sya)