Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Kemenag
Polemik Kemenag Hadiah untuk NU, RRI: Gus Yaqut Telah Keluar dari Koridor Historis
2021-10-27 08:29:52
 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Belakangan ini publik tengah dibuat gaduh oleh pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah dari Negara bagi NU, bukan milik umat Islam secara umum.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Ruang Rakyat Institute (RRI), Ivan Nurdin, menilai pernyataan Gus Yaqut sudah keluar dari koridor. Salah satunya adalah koridor historis.

"Dia lupa bahwa orang yang pertama kali menjadi Menteri Agama adalah HM Rasyidi yang merupakan tokoh Muhammadiyah," jelas Ivan kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (26/10).

Lebih lanjut, Ivan melihat sosok Menag Yaqut Cholil adalah menteri yang tidak bijaksana dalam ucapan. Karena dia menginterpretasikan sebuah kelembagaan resmi Negara dengan kelompoknya sendiri.

"Dengan ucapan seperti itu, ia tidak mencerminkan sebagai menteri dan tidak bijaksana, seolah-olah dia melupakan sejarah masa lampau," tegasnya.

Ivan menambahkan, perkataan yang dikeluarkan oleh Menag tersebut dapat menjadi bumerang bagi NU itu sendiri. Pasalnya ini dapat menjadi sebuah corong perselisihan antara umat Islam yang ada saat ini.

"Semoga para tokoh ormas-ormas lain melihat ini adalah suatu kekhilafan dari Gus Yaqut, dan tidak dijadikan hal yang serius," tambahnya.

Tak lupa Ivan mengingatkan, agar Menag fokus kembali pada tujuan awal berdirinya Kementerian Agama yaitu untuk memelihara dan menjamin kepentingan berbagai golongan Agama dan pemeluk-pemeluknya.

Pernyataan kontroversial Yaqut berawal adanya perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama. Yaqut memiliki keinginan untuk mengubah logo atau tagline Kementerian Agama 'Ikhlas Beramal'. Sebab ia menilai, tidak ada yang ditulis melainkan dalam hati “Ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas," kata Gus Yaqut.

Perdebatan berlanjut menyoal sejarah asal usul Kementerian Agama. Yaqut menyebut tentang ustaz yang ketika itu tidak setuju jika Kementerian Agama harus menaungi semua agama.

"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama karena hadiahnya untuk NU," ucapnya.

Lebih lanjut, Yaqut menjelaskan terkait sejarah berdirinya Kementerian Agama karena pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Menurut dia, tokoh-tokoh NU ketika itu berperan penting sebagai juru damai usai tujuh kata yakni 'Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya' dihapus dalam Piagam Jakarta.(RMOL/Tempo/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Kemenag
 
  Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur
  Kemenag Tidak Untuk Diklaim, Juga Bukan Untuk Dibubarkan
  Polemik Kemenag Hadiah untuk NU, RRI: Gus Yaqut Telah Keluar dari Koridor Historis
  Reformasi Birokrasi Kemenag Harus Dilakukan
  Kantor Urusan Agama Bonepantai Lakukan Bhakti Sosial di Panti Asuhan Al Ikhlas Hidayatullah
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023

Hanura Usul Pembentukan UU Pembuktian Terbalik Soal Harta Kekayaan Pejabat Negara

HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi

Legislator Ajak Masyarakat Hindari Isu SARA di Pemilu 2024

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kuasa Hukum Budi Hartono Linardi Ungkap Bahwa Kliennya Seharusnya Bebas

Benny Rhamdani Dukung Instruksi Presiden Jokowi Larang Pejabat Pemerintahan Adakan Bukber

Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna

Kemenhub Diingatkan Agar Mudik Lebaran 2023 Harus Lebih Lancar dan Terkendali

Agar Adil, HNW Usulkan Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri 1444 H Dikoreksi dengan Dimajukan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2