PAPUA. Berita HUKUM - Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa, salah satu kerawanan jelang Pemilu yang dihadapi adalah pro-kontra sistem noken. Taukah Mitra Humas seperti apa sistem yang kerap digunakan di masyarakat pegunungan di Papua ini?

Sistem noken yang biasa digunakan oleh masyarakat di pegunungan Papua ada dua:

1. Pola big men atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat

2. Pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dalam sistem noken yang kerap digunakan di masyarakat pegunungan di Papua ini, maka prinsip rahasia tidak lagi berlaku.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, di Mapolda Papua, Jl Sam Ratulangi pada Selasa tanggal (1/4) kemarin mengatakan "Karena ini untuk menghargai sistem big men tadi, dimana warga harus taat pada kesepakan yang telah dibuat dan dipimpin oleh kepala suku,"

Menurut Kapolda, praktik noken masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan di Papua, dikarenakan faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan itu sendiri atau mereka yang hidup tanpa akses informasi, transportasi, atau pun komunikasi.

Bukan hal yang mudah untuk menjangkau distrik-distrik dan persebaran masyarakat pegunungan tersebut dan biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit bagi para caleg untuk mensosialisasikan visi-misinya.

"Dia harus naik pesawat Rp 50-60 juta sekali jalan," Ungkap Kapolda.

Apakah ada Caleg yang melakukan kampanye di wilayah pegunungan, dan bagaimana cara mereka menyampaikan visi misinya?

Sosialisasi penyampaian visi misi yang dilakukan tentu berbeda dengan kampanye pada umumnya. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan upacara Bakar Batu dimana cara ini dinilai efektif dalam merangkul masyarakat untuk datang kemudian Caleg memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya

Pada upacara bakar batu tersebut mereka bernegosiasi dengan para kepala suku untuk menentukan pilihan. Ada kemungkinan siapa yang sering melakukan upacara bakar batu maka dialah yang berkesempatan dipilih meski mayoritas pemilih tidak paham dengan visi misi Caleg tersebut, hal ini dikarenakan suara mereka diwakilkan oleh ketua suku.

Bagaimana Polda Papua menyikapi hal ini? Polda Papua menyarankan agar para partai politik didaerah untuk berembug membuat kesepakatan di wilayah mana saja yang realistis untuk dapat menggunakan noken dan dimana saja yang menggunakan pola one man one vote (TPS).

"Setelah ada kesepakatan ini maka kalau ada yang tidak sepakat kita minta tidak boleh ada kekerasan apalagi mengerahkan massa, memprovokasi, massa untuk melakukan aksi anarkis. Kita persilakan mereka menggunakan jalur hukum di MK atau PTUN," Jelas Kapolda.(dhp/fb/bhc/sya)