JAKARTA-Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komjen Pol Sutarman mengaku, pihaknya cukup sulit dalam menetukan calon tersangka kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, keterangan disampaikan para saksi masih berbeda-beda.

Menurut dia, pihaknya perlu melakukan penelitian lagi yang lebih jauh untuk mencocokan keterangan saksi dalam kasus yang diduga melibatkan seorang ketua DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati. "Kami tunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan keputusan yang bulat tentang keterangan yang masih berbeda. Perlu kehati-hatian dalam memproses kasus ini," ujarnya di Jakarta, Sabtu (6/8).

Ditanya mengenai kapan akan dilakukan konfrontir terhadap para saksi supaya jelas siapa yang berbohong, Sutarman enggan menyampaikannya. Alasannya, strategi pemeriksaan tak bisa diungkapkan kepada public. Namun, dirinya memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan keseriusan. "Mungkin kami masih harus memeriksa sejumlah saksi lagi,” jelas mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

Disinggung mengenai keterlibatan juru bicara Partai Demokrat Andi Nurpati dan panitera MK Zaenal Arifin Hoesein dalam pemalsuan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2009, Sutarman pun memilih untuk bungkam. Dengan diplomatis hanya menyatakan, siapa pun akan diperiksa. “Tunggu saja,” selorohnya.

Sebelumnya, juru bicara MK Aki Mochtar langsung mengritik sikap tim penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus ini sangat lamban. Padahal, bukti awal sudah sangat jelas siapa saja yang terlibat. Jika pemeriksaan hanya berputar-putar di MK dan KPK, sebaiknya tak usah Mabes Polri yang menanganinya, cukup Polsek Tanah Abang saja.

Akil pun mempertanyakan mudahnya menetapkan Masyhuri Hasan sebagai tersangka, namun aktor-aktor kelas kakapnya belum juga ditetapkan. Jika hanya menjadikan Masyhuri dan lainnya, takkan menyentuh aktor intelektualnya. Aneh, dalam rekonstruksi saja tim penyidik tak memanggil para saksi yang diduga kuat ikut bermain, hanya melibatkan pelaksana lapangan saja.

Seperti diberitakan, Sekjen MK Janedri M Gafar di depan anggota Komisi II DPR RI menyebutkan, konsep pemalsuan surat MK terkait calon anggota legislatif Dapil Sulawesi Selatan I dari Hanura, Dewi Yasin Limpo, dilakukan di kediaman mantan Hakim Konstitusi, Arsyad Sanusi. Hal tersebut terus berkembang bila Andi Nurpati disebut-sebut sebagai otak pemalsuan tersebut. (tnc/bie)