*Tingkat kesulitan tinggi akibat kurang alat bukti

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani kepolisian, ternyata pengusutan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tingkat ‘kesulitan tinggi’. Pasalnya, hingga kini Bareskrim belum juga mampu menbongkar kasus tersebut hingga tuntas.

Bahkan, sejumlah kalangan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut campur tangan kasus tersebut. Namun, kepolisian meyakinkan bahwa jajarannya telah bekerja secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian ditegaskan Kadiv Humas Mabes Polri Anton Bachrul Alam kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9).

Menurut dia, apa pun langkah yang dilakukan para tersangka, termasuk melapor ke Presiden sekalipun, tidak akan menganggu kerja penegakan hukum yang dilakukan polisi. "Kami tetap bekerja secara profesional. Dan kami tidak terganggu dengan itu," kata Anton.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, tersangka kasus surat palsu Zainal Arifin Hoesein mengirim surat ke presiden terkait penanganan kasus surat palsu MK oleh Bareskrim Mabes Polri. Surat tersebut ditujukan kepada presiden melalui staf khusus presiden bidang hukum.

Salah satu isinya adalah penetapan tersangka yang dinilai salah alamat. Alasannya, Zainal merupakan pelapor dalam kasus itu. Selain itu, pihak Zainal meminta presiden untuk turun tangan memfasilitasi pertemuan Polri dan MK untuk memberi titik terang terkait kasus surat palsu MK tersebut. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak presiden.

Sementara itu, mantan Wadir Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Alfons Loemau mengatakan, penetapan Andi Nurpati sebagai tersangka dalam kasus itu merupakan pekerjaan berat bagi kepolisian. Pasalnya, Andi Nurpati merupakan tokoh penting di internal Partai Demokrat.

“Untuk menjeratnya, kepolisian harus mendapatkan alat bukti dan fakta-fakta hukum, agar kasus ini benar-benar jelas dan terang-benderang. Barulah mantan Komisoner KPU itu ditetapkan jadi tersangka. Dalih polisi bahwa belum cukup alat bukti untuk menjerat Andi Nurpati sebagai tersangka bisa dibenarkan,” ujarnya.

Polisi saat ini sedang menggunakan langkah ekstra hati-hati. Polisi tak ingin target yang dibidik bisa lepas, hanya karena persoalan kurang alat bukti. "Alat bukti dan fakta hukumnya harus jelas. Ini soal pertaruhan wibawa polisi juga," ujar Alfons.(mic/bie)