Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Presiden SBY
Presiden: Cegah Kebocoran dan Korupsi dari APBN dan APBD
Monday 28 Jan 2013 22:29:12
 

Presiden SBY Saat Rapat Kerja Pemerintah tahun 2013 di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, (Foto: Ust)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Prioritas pemerintah di bidang ekonomi 2 tahun ke depan adalah kerja keras untuk meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan APBN dan APBD kita benar.

Cegah kebocoran dan korupsi dari APBN dan APBD," tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi pembekalan kepada peserta Rapat Kerja Pemerintah tahun 2013, Senin (28/1) pagi di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Jakarta Pusat.

Menurut Presiden SBY, terdapat lima hal yang perlu diketahui mengenai perekonomian Indonesia. Pertama, Indonesia masih terkena dampak dari resesi perekonomian global. Kedua, adanya persoalan dalam kesehatan fiskal. Ketiga, masalah dalam implementasi APBN dan APBD.

Untuk masalah implementasi APBN dan APBD tersebut, Kepala Negara meminta seluruh lembaga terkait untuk bekerja keras meminimalkan dampak resesi dunia dan menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta memastikan APBN dan APBD benar.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan agar inflasi dapat dikelola dengan baik, terutama stabilitas harga pangan dan bahan pokok lainnya. Dan yang terakhir, SBY mengajak untuk terus menciptakan lapangan kerja yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Terkait bidang kesejahteraan rakyat, Presiden SBY sempat memberikan evaluasi dan observasi umum. "Yang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita terus menurunkan kemiskinan serta mencegah melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi negara kita," Kepala Negara menyampaikan.

Ada dua hal yang perlu diketahui dalam upaya penanggulangan kemiskinan. "Pertama, makin berhasil menurunkan angka kemiskinan, maka saat-saat terakir itu makin sulit untuk menurunkannya lagi. Diperlukan langkah ekstra," SBY menerangkan.

Hal yang kedua adalah jika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi tidak akan terelakan. "Maka saya mengajak untuk memastikan dua hal itu kedapannya kita prioritaskan suatu upaya yang serius untuk terus mengurangi 2 hal itu," ajak SBY.

"Berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan pencegahan kesenjangan sosial dan ekonomi, mari kita sangat peduli pada pengelolaan inflasi dan stabilitas harga, karena inflasi akan meyebabkan meningkatnya kemiskinan.

Saya melihat keadaan di banyak kabupaten dan kota masih ada kantong-kantong kemiskinan, demo kesenjangan yang sebenarnya bisa kita kurangi," SBY menerangkan.

Oleh karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengambil tanggung jawab penuh agar tugas mulia itu dapat dicapai.(fbw/pdn/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Presiden SBY
 
  Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
  Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
  Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
  Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
  'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
ads1

  Berita Utama
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

 

ads2

  Berita Terkini
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2