JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden meminta perizinan di sektor minyak dan gas (migas) dirampingkan. Saat ini sudah terlalu banyak perizinan dan itu sangat menghambat produksi. "Saya instruksikan kepada Kementerian ESDM dan instansi terkait untuk bagaimana caranya agar melakukan reformasi perizinan di industri migas," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden SBY. menyampaikan hal ini dalam sambutan pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan ke-37 Indonesian Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Centre, Rabu (15/5) pagi.

Jumlah perizinan pada industri migas saat ini banyak sekali. "Jumlahnya puluhan. Ini harus disederhanakan," Presiden SBY menambahkan. Selain kepada Kementerian ESDM, SBY juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membuat industri migas semakin maju

Konvensi dan Pameran Tahunan ke-37 Indonesian Petroleum Association dibuka Presiden SBY, yang sekaligus menyampaikan sambutannya. Dengan mengangkat tema, 'Promoting Investment in a Challenging Environment', acara ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dengan pemain di sektor minyak dan gas.

Konvensi dan pameran tahunan IPA diselenggarakan bagi kalangan industri minyak dan gas nasional sebagai forum dialog terbuka antara pemerintah dengan pelaku industri minyak dan gas. Ditampilkan pula teknologi dan inovasi terbaru untuk kemajuan industri minyak dan gas.

"Tantangan yang, antara lain, akan dihadapi oleh industri minyak dan gas di masa mendatang adalah bagaimana menciptakan sebuah keseimbangan yang baik antara kepentingan nasional dengan kepentingan investor," kata Presiden IPA Lukman Mahfoedz dalam sambutannya.

IPA memainkan peranan penting sebagai pelaku utama industri minyak dan gas nasional. IPA merupakan mitra pilihan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan investasi, menemukan solusi terhadap berbagai tantangan industri, serta memformulasikan kebijakan yang sifatnya mendukung.

Komitmen IPA, lanjut Lukman Mahfoedz, adalah nyata untuk menjadi mitra pilihan pemerintah dalam memajukan industri minyak dan gas untuk memberikan menfaat lebih besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah meminta semua investor migas mendukung tujuan Indonesia menciptakan perekonomian yang pro growth, pro jobs, pro poor dan pro environment.

"Pemerintah tidak mau investasi di sektor migas hanya menghasilkan keuntungan tanpa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menekan angka kemiskinan, tetapi malah menyebabkan perusakan lingkungan hidup," kata Jero Wacik.

Konvensi IPA menampilak sejumlah pembicara, di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Kepala BKPM Chatib Basri, Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Eddy Hermantoro, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, serta Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.


IPA sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 1971. Organisasi yang beranggotakan 52 perusahaan, 119 asosiasi, dan 2012 pakar industri ini bisa dikatakan tampil sebagai pemimpin dalam penerapan etika, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial berkelanjutan bagi jajarannya.
 IPA juga memfasilitasi jasa konsultasi, koordinasi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaganya dalam rangka memajukan perkembangan industri minyak dan gas di Indonesia.(yor/pdn/bhc/rby)