JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa kesal dengan kinerja menteri terkait yang lamban dalam membuat laporan kerja. Hal ini terutama menyangkut tragedi ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Meski telah sepekan, laporannya belum juga diterimanya.

Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pelaporan cepat sering tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, Kepala Negara justru mendapat informasi dari pesan singkat (sms) yang masuk dan dari berita di media massa. Sama sekali bukan dari sistem, padahal kejadian sudah berlangsung lebih dari satu jam.

"Mestinya masalah itu cepat sampai di tangan Presiden. Boleh laporan sementara dan apa yang akan dilakukan, ini harus cepat sampai ke pengetahuan saya," kata Presiden SBY dalam arahannya, ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jumat (2/12).

Masalah lainnya, lanjut dia, mengenai isu di Papua. Dirinya kerap menerima isu seolah-olah Polri dan TNI melakukan penembakan terhadap pengibar bendera didapatkan dari running text di salah satu jaringan televisi luar negeri, yang diketahui masyarakat dunia.

Menurutnya, terhadap isu yang sensitif itu harus cepat, bila tidak akurat, harus cepat-cepat berikan koreksi. Tidak sampai berjam-jam dibangun pengetahuan masyarakat global soal isu ada tindakan yang keliru. “Hidupkan sistem pelaporan cepat. Andai sudah ditangani, beritahu bagaimana penanganannya, sehingga saya yakin sistem bekerja dan tindakan dilakukan. Ini bagian dari tanggung jawab kita untuk melayani publik, atasi masalah sekaligus jelaskan kepada pers sehingga tidak ada pemberitaan simpang siur," tandasnya

SBY juga meminta jajaran kabinet dan pemerintahan untuk meningkatkan konsolidasi guna memasuki tahun 2012. Seluruh sistem di pemerintahan harus dapat meningkatkan daya tangkap dan responsif terhadap isu di kalangan masyarakat luas, termasuk insiden yang kerap terjadi di Indonesia.

"Saya instruksikan saudara-saudara para menteri KIB, mencakup pimpinan LPNK, Badan Usaha Milik Negara, dan para gubernur, kepala daerah. Intinya, agar saudara melaporkan apa yang telah dilakukan dan dicapai pada 2011 ini," tegasnya.

Diungkapkan, laporan itu cukup dibuat secara ringkas. Hal terpenting adalah benar-benar melaporkan apa yang dicapai, apa yang belum dicapai, mengapa dan solusi seperti apa. Pertengahan Januari 2012, diminta laporan itu sudah diterimanya dengan tembusan ke Wapres dan Kepala UKP4. “Tidak perlu menunggu pertanyaan wartawan,” tandas SBY.(pgi/wmr)