JAKARTA, Berita HUKUM - Mengenai wacana pemindahan Ibu Kota, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa, wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. "Setelah banjir ada wacana pemindahan Ibu Kota, ini 'hangat-hangat tai ayam'. Dan tidak akan menyelesaikan masalah," ujarnya di gedung DPR RI, Senayan, Selasa (22/1).

Menurutnya, DKI Jakarta memiliki problem yang berat. Namun bukan berarti harus memindahkan Ibu Kota. "Solusi untuk mengurangi problem Jakarta berada di tangan Gubernur DKI Joko Widodo," paparnya.

Artinya, lanjut Priyo, lebih baik membuat keputusan yang berani daripada tidak memberikan keputusan apapun terhadap problem carut marut di DKI Jakarta ini.

"Pemindahan ibukota akan memakan biaya yang sangat mahal. Maka perlu dipikir masak-masak. Lebih baik membenahi infrastruktur kota daripada memindahkan ibukota," paparnya.

Dia menambahkan, kita harus mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI dalam mengatasi persoalan DKI Jakarta. "Kita lihat sajalah misalnya dengan Deep Tunnel, jalur MRT itu merupakan ciri kota modern," tambahnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, secara kelembagaan Presiden belum memutuskan persoalan pemindahan Ibukota DKI Jakarta ini, karena terdapat beberapa opsi diantaranya pertama yaitu pemindahan ibukota, kedua perbaikan DKI Jakarta, kemudian ketiga memindahkan pusat pemerintahan.

"Saya sendiri mempertimbangan DKI ini memiliki nilai historis yang panjang kenapa menjadi sebuah Ibu Kota negara. "Kita tidak bisa memindahkan ibukota tanpa adanya nilai historis saya agak kurang sepakat, namun bila diputuskan untuk pindah tentunya kita akan ikut dan menghargai keputusan itu," paparnya.

Menurutnya, hal yang harus dibenahi saat ini merupakan pembenahan transportasi, tata ruang wilayah DKI jakarta. "Ini agak hiruk pikuk dan bukan pekerjaan muda bahkan untuk memindahkan masyarakat sendiri sulit karena sudah sangat demokratis jika dipindahkan maka mereka akan demo," katanya.

Dia menambahkan, dirinya lebih sependapat perlunya relokasi pusat pemerintahan agar tidak tergabung kedalam pusat industri dan ekonomi. "Coba kita mencontoh Kuala Lumpur dimana pusat pemerintahannya itu Putra Jaya," ujarnya.(si/dpr/bhc/opn)