Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Bawaslu
Publik Masih Ragukan Kinerja Bawaslu
Tuesday 25 Dec 2012 16:38:14
 

Direktur Perludem, Titi Anggraeni.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) menyatakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memantau tahap verifikasi faktual masih jauh dari harapan.

Direktur Perludem, Titi Anggraeni mengatakan keterlambatan Bawaslu membentuk sekretariat di tingkat provinsi mengakibatkan lemahnya pengawasan dalam tahapan pemilu. “Sudah pasti kinerja Bawaslu tidak akan optimal jika lembaga tersebut belum terbentuk di tingkat provinsi,” kata Titi di Jakarta, Selasa (25/12).

Menurut Titi, pengawasan tahap verifikasi juga tidak akan optimal, meski Bawaslu telah bekerja sama dengan berbagai organisasi pemantau pemilu dan universitas.

Dia menegaskan, Bawaslu mengalami banyak kendala dalam pengawasan verifikasi faktual. “Cara kerja Bawaslu terlalu birokratis dan rumit dalam pengawasan verifikasi faktual,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Endang Wihdyaningtias mengatakan peningkatan kualitas pemilu ditentukan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

“Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, maka pengawasan harus dilakukan sejak tahapan perencanaan. Sebab pengawasan akan lebih mengutamakan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu," kata Endang.

Menurutnya, partisipasi publik dalam pengawasan pemilu akan mendukung pemilu yang berkualitas.(dry/ipb/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu Dua Hari Menjelang Pemilu, Tertinggi hingga Rp 29 Juta
  Soal Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Sumenep, Kritik Buat Bawaslu: Politik Boleh Bagi Penguasa?
  Alasan Bawaslu Tidak Menindaklanjuti Laporan Kornas PD Soal Dugaan Tabloid Anies Baswedan
  Praktik Politik Uang Berkedok Pembagian Masker di Tangsel, Masyarakat Lapor Bawaslu
  Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2