JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Rakyat Berdaulat (PRB) akan mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia pada 27 Juli 2016 mendatang, partai tidak akan merekrut tokoh nasional atau tokoh yang sudah terkenal lainnya untuk menarik pendukung.

PRB mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke I pada 14-15 Juli 2016 di Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian deklarasi sebagai partai baru, setelah sebelumnya digelar Pembacaan Manifesto PRB (26/6) lalu.

PRB meminta pada kadernya tidak cari muka di depan pimpinan partai supaya dipilih menjadi wakil rakyat atau kepala daerah, melainkan setiap kader harus mencari muka dihadapan rakyat. Dengan begitu, kiprah kader-kader PRB benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

"Setiap kader yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, atau ingin menjadi Bupati/Wali Kota, Gubernur, bahkan Presiden, tidak perlu mencari muka kepada pengurus DPP atau pun Ketua Umum. Tapi, kader PRB harus mencari muka terhadap rakyat. Sehingga kehadirannya bermanfaat untuk rakyat. Ini sesuai dengan slogan partai, dari rakyat untuk rakyat," ujar Ketua Umum DPP PRB Rohmatullah saat membuka Rakornas PRB I di Jakarta, Kamis (14/7) malam.

Lebih lanjut Rohmatullah menjelaskan, kehadiran PRB, ingin melakukan koreksi total terhadap jalanannya pemerintah RI yang banyak melenceng dari tujuannya. PRB ingin mengembalikan kedaulatan yang saat ini ini dikuasi para elit partai dan penguasa.

"Katanya kedaulatan di tangan rakyat, tapi prakteknya kedaulatan rakyat dirampas dan dibajak dari rakyat. PRB akan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat," katanya.

Contohnya, pengelolaan partai yang mirip badan usaha, kekuasaan obsolut, tidak terkontrol dan muncul dinasti di sana-sini. Salah satu yang akan membedakan PRB dengan partai lain adalah yang calon anggota legislatif dan kepala daerah ditentukan rakyat langsung.

"Peran DPP maupun DPD hanya sebagai administrator dan fasilitator. Rakyat yang menentukan. Tidak ada lagi wakil rakyat dipilih pengurus partai di pusat atau provinsi. Biar rakyat di desa yang menentukan. Mekanismenya, melalui Bamusdes (Badan Musyawarah Desa) yang tersebar di seluruh DPD II" paparnya.

Ia menyampaikan pembacaan Janji dan Deklarasi Rakyat Berdaulat yang dilanjutkan prosesi pendaftaran sebagai partai politik pada (27/7) mendatang dengan melakukan 'Long march' dari Tugu Proklamasi menuju Kantor Kementerian Hukum dan HAM di jalan Rasuna Said, Jakarta. Akan dihadiri para anggota dewan pendiri, jajaran pengurus DPP, serta perwakilan DPD I dari 34 Provinsi. Pada malam pendaftaran PRB akan menggelar wayang kulit di Tugu Proklamasi dengan lakon "Semar Walik".(bh/as)