Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi IV
Raskin Rentan Tidak Tepat Sasaran
Thursday 04 Jul 2013 20:58:51
 

Anggota Komisi IV DPR, Jazilul Fawaid (F-KB).(Foto: iwan armanias/parle)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR Jazilul Fawaid (F-KB) menilai pembagian Raskin sangat rentan tidak tepat sasaran. "ini rentan sekali tidak tepat sasaran karena itu anggaran seharusnya untuk pemberdayaan petani, dan pengembangan petani di Indonesia," ujarnya kepada parlementaria, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (4/7).

Menurutnya, Raskin ini sudah diatur oleh pemerintah dan DPR harus mengawasi dan mengontrolnya apakah data yang menerima raskin sudah sesuai dan layak apa belum. "Karena itu tahu kerap kelompok miskin itu jumlah berbeda-beda karena itu harus dikontrol," tambahnya.

Dia mensinyalir Raskin banyak disalahgunakan dan djual oleh pihak-pihak tertentu. "Bahkan sering dioplos dan ditujukan untuk pihak lain,"ujarnya.

Dia menambahkan, tipe beras yang diberikan kepada masyarakat miskin juga sering berubah dan tidak layak konsumsi. "Ini seharusnya beras yang berkualitas diberikan kepada masyarakat," tambahnya.

Anggaran yang disiapkan untuk 2013 sebesar Rp17,2 triliun. Yang akan disalurkan kepada 15,5 rumah tangga miskin dengan jumlah sekitar 3 miliar kilogram. Sementara Bulog yang bertugas membelanjakan anggaran tersebut untuk membeli beras dan bertugas mendistribusikan kepada daerah. Belum lama ini, beberapa masyarakat mengeluhkan kualitas beras miskin (Raskin) buruk yang tidak layak dikonsumsi di Kabupaten Ciamis.(si/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Komisi IV
 
  Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
  Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
  Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
  Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
  Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2