JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta rencana pemberian voucher potongan harga bagi calon jamaah haji saat di tanah suci ditiadakan. Karena voucher tersebut malah akan mendidik para calon jamaah haji untuk bertindak konsumtif di tanah suci. Hingga akhirnya malah mengaburkan niat ibadah mereka. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII, Hasrul Azwar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Direktur Perbankan Indonesia, Rabu (6/2).

“Voucher belanja Mandiri kalau menurut saya itu malah akan membuat nafsu belanja para jemaah semakin menggebu-gebu. Akibatnya, selain akan mengaburkan niat dari ibadah haji itu sendiri, juga akan membuat barang bawaan mereka menjadi over loading saat akan kembali ke tanah air. Padahal sebenarnya barang apapun di tanah suci, di Indonesia juga tersedia,”ujar Hasrul.

Ditambahkannya, akan lebih baik jika voucher belanja itu diganti dalam bentuk hal yang lain, yang lebih membawa manfaat. Apalagi Menteri Agama beberapa waktu yang lalu berencana untuk menghapus sistem transit atau menginap di Jeddah untuk transit dari Mekkah menuju Bandara King Abdul Aziz, konon dalam masa transit itulah yang digunakan para jemaah haji untuk membeli berbagai macam barang di tanah suci.

Menanggapi hal itu tersebut, Wakil Dirut Mandiri, Abdul Rachman mengatakan bahwa sebenarnya gagasan rencana pembuatan voucher tersebut berasal dari Kementerian Agama sendiri, untuk membuat sesuatu yang lain dari biasanya sebagai salah satu bentuk service atau pelayanan kepada calon jemaah haji. Namun jika kemudian hal tersebut akan berdampak kurang baik bagi jemaah haji seperti yang diungkapkan anggota Komisi VIII, maka ia bersama Kementerian Agama akan mengkaji ulang rencana tersebut.

“Awalnya ide tersebut dari Kementerian agama sendiri yang meminta sesuatu yang lain untuk jamaah haji. Namun jika memang membawa dampak negatiftentu kami sependapat dengan Komisi VIII untuk meninjau ulang rencana tersebut,” jelas Abdul Rachman.(ayu/dpr/bhc/rby)