JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Rizal Ramli akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonsia periode 2013-2018 pada Munas VII Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (23/10). “Sekali layar terkembang, pantang biduk kembali pulang,” ujar Rizal Ramli dalam pidatonya sesaat setelah terpilih.

Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini mengaku tidak bermimpi menjadi Ketum Kadin. Jangankan bermimpi, lanjut dia, terbayangkan sebelumnya pun tidak. Karenanya dia menganggap jabatan Ketum Kadin ini sebagai amanah dari para peserta Munas dan pengusaha di seluruh Indonesia untuk membawa Kadin menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan teman-teman Kadinda, asosiasi, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat, dan juga panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan Munas hingga bisa berjalan sesuai dengan amanat UU No. 1/1987 tentang Kadin dan AD/ART Kadin. Mengutip pepatah Sulawesi Selatan, saya ingin menyampaikan sekali layar terkembang, pantang biduk kembali pulang. Kita akan fokus menjadikan Kadin sebagai wadah pengusaha yang bermartabat, berwibawa, dan disegani untuk Indonesia yang lebih baik,” papar papar tokoh nasional yang dikenal gigih dan konsisten memperjuangkan ekonomi konstitusi ini yang disambut tepuk tangan meriah peserta Munas.

Rizal Ramli yang punya rekam jejak cemerlang di birokrasi itu bertekad menjadikan Munas VII Kadin sebagai momentum hari kebangkitan Kadin dan Indonesia. Ke depan, sambung dia, Kadin akan lebih fokus pada mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan bagi terciptanya iklim usaha yang fair, transparan, dan bersih dari korupsi serta suap. Tidak boleh lagi Kadin menjadi alat bagi para elitnya untuk memperoleh proyek-proyek pemerintah, sehingga menjadikan organisasi tidak berwibawa dan disegani.

Pada bagian lain, Rizal Ramli mengatakan, setelah pengurus lengkap terbentuk Kadin akan mengundang menteri-menteri teknis guna melobi sekaligus menekan pemerintah, agar menerbitkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Lobi dan tekanan itu antara lain untuk menghapuskan sistem kuota impor yang hanya melahirkan kartel-kartel di bahan pangan, sehingga merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.

Menurut anggota Panel Tim Ahli Ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersama tiga peraih nobel ini, jika Kadin berhasil menekan pemerintah untuk menghapuskan sistem kuota, maka rakyat Indonesia bisa memperoleh kedelai, gula, daging sapi dan lainnya dengan harga hingga 80% lebih murah. Saat ini rakyat harus membayar berbagai bahan pangan dengan harga lebih 100% lebih mahal dibandingkan harga internasional.

“Saya berharap penghapusan sistem kuota bisa memberi kesempatan teman-teman pengusaha daerah mengimpor kedelai, gula, gandum, daging sapi dan lainnya. Tentu saja, teman-teman juga harus membayar tarif bea masuk agar petani kita juga tetap terlindungi,” ungkap calon presiden paling ideal versi The President Centre ini.

Selain Ketua Umum, Munas juga memilih lima orang formatur. Mereka adalah Rizal Ramlis selaku Ketum terpilih sekaligus ketua formatur, Oesman Sapta Odang mewakili pengurus Kadin sebelumnya, Azwir Dainy Tara mewakili unsur asosiasi, serta Nur Achmad Affandi dan Johnes Kennedy masing-masing mewakili Kadin Provinsi.

Munas VII Kadin Indonesia kali ini dihadiri 27 Kadinda Provinsi, 25 asoasi sebagai peserta penuh. Dengan demikian, Munas Kadin telah memenuhi ketentuan quorum seperti yang diatur dalam AD/ART. Munas juga diikuti sejumlah asosiasi dan pengurus Kadin Kabupaten/Kota selaku peninjau.(rls/edy/kdn/bhc/sya)