Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
2020-10-22 18:56:20
 

Aktivis Rocky Gerung adalah filsuf Indonesia, akademisi dan intelektual publik.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Rocky Gerung menilai sikap kontradiksi Presiden Joko Widodo bisa dilihat oleh pihak asing. Hal ini disampaikannya melalui podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang di publikasikan pada Senin (19/10/2020).

Dalam diskusi dengan Akbar Faizal, Rocky Gerung memiliki alasan mengapa dirinya selalu memberi kritikan tajam ke pemerintahan Jokowi. Bahkan dia tidak ingin menyisakan ruang untuk tidak mengkritik Jokowi. Menurutnya, kalau ada ruang yang disisakan, seolah-olah memberi pujian pada kekuasaan.

"Lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden lalu hura-hura," ujar Rocky Gerung, Rabu (21/10).

Rocky Gerung mengatakan, seorang presiden terpilih dengan dua dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi.

"Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum, beliau terpilih. Tapi bagi saya waktu itu legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Jadi saya ingin tambal legitimasi itu dengan memberi kritik," ucapnya.

Saat ini, Rocky Gerung menilai dalam politik presidennya legal namun legitimasinya drop. Lantas ia mengarah pada pengesahan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang menurutnya telah menjadi perhatian media-media asing.

"Saya baca gara-gara demo ini, seluruh pers dunia dari Yerussalem sampai Washington, dari Moskow sampai Melbourne, itu menghujat pemerintah Indonesia. Dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam pemerintahan presiden," ungkap Rocky.

Maka dari itu, jika media asing yang menyorot perihal aksi tersebut, Rocky mengatakan pasti bukan bersumber dari kritiknya.

"Pasti mereka bukan karena saya komporin kan, jadi itu situasi politik yang riil yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir, bukan karena marah-marah," kata dia.

Lebih lanjut, Rocky menegaskan tidak melayangkan kritik kepada Jokowi sebagai pribadi. "Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia, yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi dengan logika," ujarnya.

"Kalau orang nggak setuju ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju, kalau semua orang setuju pada saya, saya jadi otoriter dalam argumentasi," sambungnya.

Rocky Gerung juga berpendapat Presiden Jokowi tidak memiliki semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri.

"Saya duga dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak menjadi delik, yaitu beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi," kata dia.

Jadi, kata dia, satu waktu presiden milih soal justice, habis itu presiden ngomong tentang bahaya makar. "Jadi nggak ada spektrum yang bisa orang pegang, itu kritik saya dari dulu," tuturnya.

Rocky menyebut kritikan tersebut juga dimasukkan dalam sebuah buku ciptaan orang asing, berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia dan Buku tersebut ditulis oleh Ben Bland.

"Akhirnya terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing bisa melihat presiden penuh dengan kontradiksi dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

"Nah itu tentu ada asal-usul politik mengapa begitu, mungkin karena ada banyak faktor yang harus beliau layani," sambungnya.

Lebih lanjut, Rocky menegaskan tidak melayangkan kritik kepada Jokowi sebagai pribadi. "Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia, yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi dengan logika," ujarnya.

"Kalau orang nggak setuju ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju, kalau semua orang setuju pada saya, saya jadi otoriter dalam argumentasi," sambungnya.

Rocky Gerung juga berpendapat Presiden Jokowi tidak memiliki semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri.

"Saya duga dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak menjadi delik, yaitu beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi," kata dia.

Jadi, kata dia, satu waktu presiden milih soal justice, habis itu presiden ngomong tentang bahaya makar. "Jadi nggak ada spektrum yang bisa orang pegang, itu kritik saya dari dulu," tuturnya.

Rocky menyebut kritikan tersebut juga dimasukkan dalam sebuah buku ciptaan orang asing, berjudul Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia dan Buku tersebut ditulis oleh Ben Bland.

"Akhirnya terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing bisa melihat presiden penuh dengan kontradiksi dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

"Nah itu tentu ada asal-usul politik mengapa begitu, mungkin karena ada banyak faktor yang harus beliau layani," sambungnya.
Berikut pernyataan Rocky Gerung pada Youtube akun Akbar Faizal Uncensored : Rocky Gerung: Banyak Sampah di Istana | Akbar Faizal Uncensored ft. Rocky Gerung:

https://www.youtube.com/watch?v=lEx69MphWJk&feature=emb_logo
atau
Klik disini.

(akurat/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2