JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri mementahkan pernyataan Sekjen DPP PKS Anis Matta soal adanya kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan semua parpol yang tergabung dalam koalisi memiliki posisi dan perlakuan yang sama.

“(Soal kontrak khusus Presiden SBY dengan PK) itu tidak benar Tidak ada satu pun kesepakatan khusus, karena semua partai-partai koalisi sama semua. Umum ada, khusus ada. Semua partai demikian,” kata kader PKS yang menjabat posisi Menteri Sosial (Mensos) itu kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/10).

Namun, Salim Segaf membenarkan pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring yang telah dipanggil Presiden SBY ke Cikeas pada beberapa hari lalu. Tapi pembicraan itu tidak membicarakan perombakan (reshuffle) kabinet, melainkan diminta untuk menjaga suasana lebih kondusif, khususnya antara PKS dan Partai Demokrat.

Menurut Salim, permintaan SBY agar semua bisa lebih dijalani dengan tenang, sejak dulu sudah dimintanya. PKS telah berusaha menjaganya. Sedangkan pernyataan sejumlah kader PKS yang selama ini kritis atau membuka tentang reshuffle merupakan pernyataan pribadi, bukan pernyataan resmi partai. “Intinya, PKS akan selalu smooth dan tidak ada upaya-upaya melakukan pressure,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Salim Segaf juga mengaku, dirinya belum dipanggil Presiden SBY terkait rencana reshuffle tersebut. Hal ini terkait pemanggilan tiga menteri yang berasal dari PKS itu. "Saya belum (dipanggil Presiden SBY), karena waktu itu saya ada di Jawa Tengah," jelas dia.(mic/rob)