Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
MRT
Sebagian MRT Gunakan Jalur Layang
Thursday 19 Jan 2012 23:11:58
 

Ilustrasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) untuk kawasan Sisingamangaraja, Panglima Polim dan Rumah Sakit Fatmawati, takkan bisa dilaksanakan dengan jalur bawah tanah. Tapai harus dengan membangun jalur layang. Pasalnya, pembangunan jalur bawah tanah diyakini akan memakan biaya lebih besar ketimbang membangun jalur layang.

Namun, jika akhirnya disetujui pembangunan jalur bawah tanah, hal itu tentu lebih merugikan warga setempat. Alasannya, harus memundurkan pondasi bangunannya akibat pengerjaan terowongan bawah tanah untuk jalur MRT.

“Rencana pembangunan MRT Jakarta, termasuk di dalamnya tentang jalur MRT Jakarta, telah melalui rangkaian studi yang panjang dan komprehensif oleh berbagai pihak. Untuk jalur di kawasan itu, kemungkinan besar harus dibangun dengan jalur laying, karena berbagai pertimbangan yang ada,” kata Kepala Biro Komunikasi PT MRT Jakarta, Manpalagupta Sitorus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut dia, beberapa pertimbangan terkait jalur layang MRT Jakarta di sepanjang Lebak Bulus – Sisingamangaraja, yakni pembangunan jalur bawah tanah akan memakan biaya yang lebih besar dan merugikan warga sepanjang jalan tersebut. “Pembangunan MRT ini bertujuan untuk kepntingan warga. Hal ini yang menjadi prioritas kami,” jelasnya.

Pihaknya, lanjut Sitorus, telah melaksanakan rangkaian sosialisasi kepada publik mengenai pembangunan MRT. Sosialisasi itu tersebut, antara lain sosialisasi pembebasan lahan Koridor MRT Lebak Bulus - Pom Bensin Jl Fatmawati di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Lebak Bulus sejak 30 Agustus 2009. Pihaknya juga mensosialisasi AMDAL pembangunan MRT Jakarta koridor Dukuhatas – Bundaran HI pada 28 Juli 2010 lalu. Terakhir, sosialisasi pembebasan tanah pada 12 April 2012 lalu.

“Pemerintah dan PT MRT Jakarta terus berupaya untuk melakukan komunikasi publik dan mencari solusi yang menguntungkan bagi setiap pihak demi terwujudnya MRT Jakarta yang dibutuhkan warga. Kami harap warga mendukung proyek tersebut,” imbuh Sotorus.(bjc/irw)



 
   Berita Terkait > MRT
 
  MRT Business Space di Stasiun Bundaran HI Gratis Hingga 31 Desember 2021
  PT MRT Jakarta (Perseroda) Hadirkan Ruang Musik Marti
  Gubernur Anies Resmikan Penamaan Stasiun ASEAN MRT Jakarta
  Selama April 2019, Tarif MRT Diskon 50 Persen
  Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2