Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Sejarah DPR Bagian dari Perjalanan Bangsa
2017-05-27 17:06:32
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI berencana menyusun narasi sejarahnya dari zaman pra kemerdekaan sampai dengan saat ini, dari Volksraad lembaga perwakilan yang dibentuk Belanda, Chuo Sangi In pada zaman Jepang sampai dengan saat ini. Ide ini digagas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, saat menerima Ahli Sejarah Susanto Zuhdi beserta timnya, yang juga melibatkan Sekjen DPR RI Achmad Djuned, dan Kepala BKD Johnson Rajagukguk di Ruang Kerja Fadli Zon, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Fadli beserta ahli sejarah memiliki kesepahaman yang sama bahwa sejarah lembaga perwakilan merupakan bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. "Saya kira ini harus dituliskan sebagai bagian dari perjalanan bangsa, karena bangsa yang sudah memilih jalan berdemokrasi pasti harus ada parlemennya. Dan itulah saya kira urgensi untuk membuat sejarah DPR, sehingga semuanya tercatat, tentu saja dengan akurat. Dibuat dengan ahlinya, dalam hal ini juga bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Indonesia," jelas Fadli, Jumat (26/5).

Wakil Ketua Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini mengatakan sejarah yang akan disusun diharapkan dibuat secara komprehensif. Sehingga bisa menjadi rujukan bagi para peneliti tentang sejarah parlemen Indonesia.

"Rencana untuk membuat sejarah DPR, dari zaman pra kemerdekaan, sampai zaman kemerdekaan, zaman pra kemerdekaan ada Volksraad ada Chuo Sangi In. Kemuadian zaman kemerdekaan ada masa tahun 1945-1949, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa orde baru, reformasi sampai sekarang," ungkap Fadli.

Adapun poin yang akan disampaikan dalam buku yang akan disusun tersebut terkait dengan fungsi dan tugas, kemudian pristiwa-peristiwa menonjol, dan tragedi besar di lembaga perwakilan. Fungsi dan tugas, tentang pencapaian legislasi, apa saja yang diputuskan. Misalnya terkait dengan fungsi pengawasan, atau postur anggaran, yang waktu itu diputuskan bersama pemerintah.

Buku sejarah lembaga perwakilan yang akan disusun ini adalah sejarah kelembagaan yang dikeluarkan resmi oleh DPR. Ahli Sejarah Susanto Zuhdi menyampaikan, dia bersama tim akan menulis sejarah DPR sesuai dengan kaidah penulisan sejarah.(eko/sc/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
ads1

  Berita Utama
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

 

ads2

  Berita Terkini
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2