Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
DPT
Setiap Pilkada Angka DPT Selalu Membengkak
Wednesday 29 May 2013 19:03:11
 

Prof Syamsudin Haris, saat diskusi Pemilu yang bertema
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Di beberapa ajang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) data jumlah penduduk selalu membengkak. Bahkan, bagi pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris, membengkaknya jumlah penduduk tersebut, sangat tidak masuk akal.

Sebut saja, Pilkada Jawa Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2010 jumlah penduduk Jabar sebanyak 43 juta.

"Namun, berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ditetapkan KPU Provinsi Jabar. Jumlah penduduk sebanyak 49 juta," ujar Haris saat diskusi Pemilu yang bertema, "Trend Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun, Bagaimana di Pemilu 2014?" yang digelar di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (29/5).

Begitu juga yang terjadi dalam Pilkada di Medan dan Jawa Tengah. "Dimana selisih angkanya bisa mencapai 3 juta dari angka sensus BPS," ungkap Haris.

Atas dasar itulah, peneliti politik ini mengkhawatirkan, salah satu sebab banyaknya angka golput. Dikarenakan, kurang akuratnya data pemilih. "Sebab, data pemilih dalam pilkada agak kacau balau," tambahnya.

Sebab, pemilih yang dianggap adalah pemilih hantu. Selain itu, Haris juga menyatakan, membengkanya angka DPT bisa juga dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara pemilu. "Karena anggaran Pemilukan ditentukan dari jumlah pemilih per kepala," tuturnya.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu

Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat

 

ads2

  Berita Terkini
 
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak

Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2