JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 2-5 Juni 2014 diharapkan dapat menjadi pesan penting kepada dunia bahwa, ditengah tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden Republik Indonesia 2014, Indonesia masih dapat menyelenggarakan pertemuan internasional. Ini menunjukkan demokrasi yang terus tumbuh di negeri ini sudah semakin baik.

"Di tengah kesibukan kita menyelenggarakan Pemilu Presiden, ada revitalitas antar kandidat dan pendukungnya, Indonesia tetap sejuk dan damai serta bisa menyelenggarakan forum internasional secara baik. Ini perlu kita tunjukkan kepada masyarakat dunia," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, kepada wartawan usai membuka secara resmi sidang Standing Committee on Economics Affairs di Sasono Mulyo, Hotel LeMeridien, Jakarta, Senin (3/6).

Ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan sidang di Jakarta membahas pergolakan politik di Timur Tengah atau yang dikenal juga dengan Arab Spring, Politisi FPDIP menjelaskan hal tersebut tidak bisa dibahas secara resmi. "Standing Committe APA ini membahas masalah ekonomi dan sustainable development, jadi tidak berkaitan dengan politik tetapi kita lebih bicara mengenai masalah ekonomi, energi, poverty dan kemiskinan," tuturnya.

Baginya masalah Arab Spring lebih kepada urusan dalam negeri masing-masing negara namun ia tidak menafikan isu tersebut bisa saja dimunculkan peserta sidang, yang sebagian ada yang bersinggungan langsung dengan Timur Tengah.

Dalam kasus ini menurutnya Indonesia bisa menjadi role model bagi negara lain yang ingin mengembangkan demokrasi. Sebagai negara yang multi etnik dan culture dengan lebih dari 17 ribu pulau, bangsa ini berhasil menyelesaikan persoalan demokrasi yang tidak kalah peliknya.

"Kita sebagai bangsa harus bersyukur, karena kita sejak Indonesia merdeka founding fathers sudah menetapkan ideologi bangsa, konstitusi. Itulah yang menyelamatkan bangsa kita sampai saat ini. Role model inilah yang kita tularkan kepada negara lain," demikian Pramono.

Sidang ini dihadiri 47 delegasi dari 12 negara anggota APA yakni Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, Bahrain, Yordania, Iran, Kamboja, Turki, Malaysia, Siprus dan Tiongkok. Selain itu juga hadir perwakilan dari Sekretariat Tetap APA yang diwakili Assistant Secretary, Ali Khoram.

Sidang kali ini mengambil tema utama �Alleviating Poverty through the Implementation of Sustainable Development�.

Tema ini dipilih mengingat kemiskinan masih menjadi masalah utama di Asia, data dari Asian Development Bank menyatakan di Asia terdapat 900 juta jiwa hidup dalam kondisi extreme poverty, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mensyaratkan kemakmuran dan stabilitas politik.

Melihat kondisi tersebut, diharapkan sidang ini mampu merumuskan sebuah langkah bersama guna memadukan pendekatan pembangunan berkelanjutan kepada pengentasan kemiskinan di kawasan Asia.

Pramono menambahkan, dalam sidang ini, Indonesia akan menyampaikan draf resolusi usulan yang akan dibahas yaitu integrated energy market in Asia, alleviating poverty in Asia, environmental issues, global warming, climate change and planting billions of tress throughout Asia, dan international financial affairs for the countries of APA member parliament. Draf resolusi ini akan dibawa dalam sidang umum ke-7 APA yang akan diselenggarakan di Kamboja Desember mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat menegaskan, penyelenggaran sidang ini banyak memberi manfaat bagi Indonesia. Misalnya saja topik global warming, climate change and planting billions of tress throughout Asia.

Menurut Surahman, yang akan terkena dampak pemanasan global dan perubahan iklim paling besar adalah negara pesisir pantai, negara kepulauan dan negara yang kurang berkembang seperti yang terletak di kawasan Asia Tenggara.

�Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang dan terletak di kawasan Asia Tenggara memiliki kepentingan kuat terhadap agenda ini. Sehingga sangat menarik untuk membahas mengenai langkah kolegial yang dapat diambil guna mengatasi masalah lingkungan hidup, perubahan iklim dan pemanasan global di kawasan,� katanya.(iky/tt/dpr/bhc/sya)