Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Siswono: Ada Sistem Nilai Yang Salah
Saturday 27 Apr 2013 15:45:50
 

Wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Siswono Yudo Husodo.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudo Husodo melihat ada sistem nilai yang salah di tengah masyarakat kita menyangkut kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat publik. Harusnya baik para anggota DPR atau pejabat penyelenggara negara lainnya mengundurkan diri saja bila sudah tersangkut tindak pidana, apalagi bila terindikasi korupsi.

Adalah ironis ketika anggota DPR yang melanggar hukum atau melanggar kode etik, malah dibela oleh fraksinya atau bahkan oleh partainya sendiri. Sanksi sosial sebenarnya lebih tepat untuk menghukum para pejabat publik termasuk anggota DPR.

�Saya lebih condong memperkuat sanksi sosial di masyarakat. Sementara di masyarakat kita sanksi sosial begitu rendahnya. Koruptor yang dermawan lebih dihormati di masyarakat. Jadi, ada sistem nilai yang salah,� katanya saat ditemui Parlementaria baru-baru ini di ruang kerjanya.

Anggota F-PG itu mengatakan, BK DPR yang mengawasi perilaku etik para anggota DPR sebenarnya tidak perlu bekerja keras bila sanksi sosial ini berjalan efektif. �Sebenarnya di negara-negara yang sudah beradab, tidak diperlukan ada BK. Di Inggris dan Amerika, BK itu praktis tidak bekerja, karena yang menghukum seorang politisi adalah dirinya sendiri. Apakah dia anggota DPR, menteri, gubernur, atau bupati. Kalau dia melakukan penyimpangan atau yang tidak patut dia sendiri mengundurkan diri.�katanya.

Kalau pun dia tidak mau mengundurkan diri, lanjut Siswono, mestinya fraksi atau partainya yang menghukum. Siswono lalu mencontohkan, Presiden Korsel langsung mengasingkan diri setelah ketahuan berperilaku tidak patut. Di negara-negara Eropa menteri yang ketahuan selingkuh langsung mengundurkan diri. Baru-baru ini Direktur CIA terlibat skandal juga langsung mengundurkan diri.

Di Indonesia, tambahnya, seorang koruptor keluar dari pengadilan masih bisa tertawa dan melambaikan tangan. Di luar negeri malu dan menutup dirinya. Dan politisi-politisi yang korup selalu mau membelokkan kriminal pidana korupsinya ke masalah politik dengan segala cara dan kelihaiannya.(mh/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
  Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
  Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
  Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
  Henry Indraguna Dipercaya Jadi Anggota Dewan Pakar Golkar dan Tenaga Ahli DPR RI
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2