JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam temuan survei Indonesia Development Monitoring (DM), diketahui bahwa 38.9% responden mengatakan kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan. Dan hanya 12.7% saja responden yang mengatakan mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 48,4% mengatakan kondisi ekonomi mereka sama saja (stagnan).

Dalam survei yang dilakukan oleh (IDM) pada tanggal 8 - 21 Oktober 2018, dengan responden sebanyak 2.178 yang tersebar di 33 provinsi dengan Margin of Error sebesar -+ 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Bin Firman Tresnad direktur eksekutif IDM menjelaskan, hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional selama 4 tahun pemerintahan Jokowi yang berkisar antara 4,8% - 5% saja, sedangkan target yang dicanangkan sebesar 7%.

Keadaan pertumbuhan ekonomi ini yang tidak sesuai target tentu saja berimbas kepada lapangan kerja di masyarakat. Dalam temuan survei, diketahui bahwa 64,6% responden menyatakan selama 4 tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan. Ada 31,2% mengatakan, ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 4,2% menyatakan tersedia lapangan kerja.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkisar di 4,8% - 5% tidak memberikan tambahan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja baru. Karena tidak tertampungnya angkatan kerja baru ini maka pekerjaan di sektor informal menjadi pilihan, seperti driver atau ojek online, dsb. Hal yang penting diketahui adalah hampir 40% tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja disektor informal. Dimana jaminan keamanan rendah dan jaminan sosial yang tidak memadai.

Dalam pandangan responden, janji-janji Jokowi banyak yang tidak mampu dipenuhi, seperti janji swasembada pangan sebanyak 71,8% responden mengatakan gagal. Begitu juga dalam hal pemerintahan bersih (bebas korupsi), sebanyak 62,1% responden menyatakan Jokowi tidak berhasil memberantas korupsi. Sikap responden ini didorong karena responden menilai masih banyaknya pejabat publik yang terjerat oleh KPK.

Sebaliknya, Direktur eksekutif IDM mengemukakan bahwa, kalau elektabilitas Prabowo mengalami trend kenaikan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan faktor Sandiaga Uno yang memiliki daya tarik terhadap pemilih milineal dan dianggap lebih mengakomodir berbagai golongan, baik suku maupun a?ama.

Berikut elektabilitas pasangan Capres-Cawapres berdasarkan demografi responden:

41,2% Responden Milineal (usia 17 - 25 tahun) = (897 responden).
Jokowi-Ma'ruf : 31,7% (284 responden)
Prabowo-Sandi : 60,1% (539 responden)
Tidak Memilih : 8,2% (74 responden)

21,4% Responden Ibu Rumah Tangga (466 responden)
Jokowi-Ma'ruf : 33,3% (155 responden)
Prabowo-Sandi : 58,1% (271 responden)
Tidak Memilih : 8,6% (40 responden)

37,4% Responden Kepala Keluarga (815 responden)
Jokowi-Ma'ruf : 41,2 % (336 responden)
Prabowo-Sandi : 51,1% (416 responden)
Tidak Memilih : 7,7% (63 responden)

Total Elektabilitas:
Jokowi-Ma'ruf : 35,58 %
Prabowo-Sandi : 56,39 %
Tidak Memilih : 8,13 %

Sementara, Bin Firman Tresnadi juga menuturkan, tingginya tingkat elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi mengalahkan Jokowi - Ma'ruf, menggambarkan adanya harapan besar akan adanya perbaikan sektor ekonomi nasional, terutama responden yang percaya bahwa Sandiaga Uno sebagai seorang pengusaha muda yang berhasil akan mampu memberikan perbaikan di sektor bisnis dan UKM.

Harapan responden tentunya, jika Prabowo-Sandi terpilih akan memberikan dampak peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat, sehingga kehidupan ekonomi mereka membaik dibandingkan keadaan saat ini.

"Tingginya pilihan pada pemilih milenial terhadap Prabowo-Sandi hingga 60,1% dibandingkan Jokowi-Ma'ruf yang hanya 31,7%, dikarenakan sosok Sandi yang lebih mewakili pemilih milenial yang creative (kreatif), confidence (percaya diri) dan connected (terhubung satu sama lain) dibandingkan Jokowi maupun Ma'ruf Amin. Hal ini tak terlepas dari kesukaan Sandi terhadap olah raga, music/film dan teknologi informasi yang merupakan ciri khas generasi milineal," pungkasnya.(bh/mnd)