JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonomi nasional sedang sedikit goyah akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Padahal, di era SBY menjadi Presiden, rupiah tidak pernah terpuruk selemah sekarang. Ini menunjukkan tim ekonomi pemerintah tak memiliki sense of crisis.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar untuk Indonesia di ruang kerjanya, Rabu (18/3). “Kami melihat tim ekonomi Jokowi terutama di kementerian yang menangani ekonomi tidak memiliki sense of crisis. Tidak merasakan bagaimana ekonomi kita sedang menuju kepada kemerosotan yang tidak terhingga,” katanya.

Melemahnya nilai tukar rupiah ini tentu berdampak bagi masyarakat kecil. Ini terlihat dari masyarakat kecil yang mengonsumsi raskin semakin banyak. Apalagi mutu berasnya semakin menurun. Di sisi lain, Agus mengapresiasi pemerintah yang telah mencanangkan swasembada beras. “Itu bagus. Namun, jangan hanya mencanangkan saja. Harus disertai usaha untuk mendongkrak beras itu supaya betul-betul ada dan terjangkau tentunya,” nilai Agus.

Ketidakpekaaan pemerintah di bidang ekonomi juga terlihat dari pergantian sejumlah direksi di BUMN. Padahal, penggantinya belum tentu memiliki kapabilitas yang tepat di kursi direksi BUMN. Belum lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mengeluarkan kebijakan tak populis di tengah melemahnya rupiah. Ada kebijakan moratorium bagi kapal besar untuk mencari ikan di perairan Indonesia. Ini menyulitkan para nelayan.

Apalagi, kebijakan penghancuran kapal asing pencuri ikan juga masih controversial. Pasalnya, mungkin alutsista untuk mengebom kapal itu harganya lebih mahal daripada kapal yang dibomnya sendiri. Kerusakan biota laut akibat pengeboman itu juga menjadi masalah lain. semua ini merupakan, menurut Agus, merupakan bentuk ketidakpekaan pemerintah dalam membangun perekonomian di tengah melemahnya rupiah.

“Tim ekonomi Pak Jokowi betul-betul tidak mempunyai kapabilitas untuk menaikkan ataupun menstabilkan harga dollar. Dia hanya menebar pencitraan dan memperbanyak blusukan. Padahal, banyak kebijakan dan keputusan strategis yang harus diambil. Memang betul blusukan adalah pokok dari pengawasan. Tapi, apa yang mau diawasi kalau kinerjanya merosot terus. Jadi, kita memberikan kritik agar ada perbaikan di sektor ekonomi,” papar Agus.(mh/dpr/bh/sya)