Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Krisis Papua
Tokoh Muda Papua: Pembangunan Integrasi di Papua Telah Gagal
Saturday 16 Jun 2012 13:53:13
 

Ilustrasi, Aksi warga Papua (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Papua, wilayah paling timur Indonesia, hingga kini masih mencekam. Apalagi kerusuhan semakin memanas belakangan ini. Terlebih lagi adanya korban. Salah satunya Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, yang tertembak di bagian pinggang saat adanya penggerebekan di Perumnas III, Waena. Seperti diketahui, Mako Tabuni, tewas karena kehabisan darah saat tiba di Rumah Sakit Bhayangkara.

Keluarga dan aktivitas KNPB mengecam tindakan aparat dan akan menuntut Polisi karena telah menembak mati Mako Tabuni. Selain Mako, adik kandung Mako, Yulius Tabuni, juga terkena timah panas di bagian kaki. Saat ini Yulius Tabuni masih di Rumah Sakit Bhayangkara.

Sabtu ini, Mako Tabuni direncanakan akan dimakamkan di Kampung Sereh, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura. Suasana Kota Sentani pun mencekam, hingga toko-toko memilih tutup. Tidak seperti biasanya, lalu lalang manusia pun lebih sedikit ketimbang biasanya.

Sementara itu, beberapa individu Papua yang berada di luar Papua terus mengupayakan Papua tetap terjaga dan aman dengan berbagai upaya. Seperti apa yang dilakukan tokoh muda Papua, Natalis Pigay, di dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Natalis, Pemerintah tidak ambil tegas karena telah melakukan pembiaran atas adanya kekerasan di Tanah Mutiara tersebut. Apalagi TNI kurang bersikap tegas.
"Apa yang diinginkan Papua adalah dialog yang konstruktif, berbicara mengenai rakyat Papua. Ada yang riak-riak meskipun besar atau kecil bisa berakibat, tapi ada riak-riak di lapangan yang menginkan mereka pisah dengan NKRI. Karena rakyat Papua menganggap pembangunan integrasi di Papua telah gagal," papar Natalis, dalam diskusi tersebut, Sabtu (16/6).

Adanya riak-riak berpisah dari NKRI, menurut Natalis, yang menampilkan simbol-simbol dan tari-tarian merupakan suatu wujud kekecewaan terhadap NKRI, karena mereka hanya inginkan kesejahteraan sosial layaknya wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Sesungguhnya, hal itu merupakan keinginan warga Papua untuk berpartisipasi konkret dalam NKRI ini. (bhc/frd)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2