JAKARTA, Berita HUKUM - Himpunan masyarakat untuk kemanusiaan dan keadilan (Humanika) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus Bantuan Luquiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka meminta KPK agar segera menjebloskan Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Samadikun Hartono ke dalam penjara.

Mereka mendukung KPK dalam memproses kasus ini, tiga menteri era Megawati Soekarno Puteri sudah diperiksa KPK terkait kasus ini. Menteri-menteri era Megawati itu adalah Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan Bambang Subianto.

"Mega skandal BLBI Rp 650 triliun sangat membebani rakyat Indonesia, dimana setiap tahunnya dalam APBN harus dianggarkan Rp 30 triliun untuk membayar hutang BLBI," kata Sobarul Presidium, Koordinator Presidium Humanika.

"Kami tidak rela bahwa korupsi BLBI harus membebani kehidupan cucu banga Indonesia. Padahal dana begitu besar itu seharusnya bisa diberikan pada masyarakat miskin," tambahnya.

"Anthony Salim, Sjamsul Nursalim, Samadikun Hartono, dkk jebloskan ke dalam penjara." Kasus ini pernah muncul saat KPK dipimpin Antasari Azhar. Kala itu Antasari berpendapat proses SKL ada yang tidak sesuai ketentuan, KPK akan merekomendasikan agar kasus BLBI itu dibuka kembali.

BPPN menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Namun SKL juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham.(bhc/din)