TURKI, Berita HUKUM - Pemerintah Turki secara resmi mengakhiri status negara dalam keadaan darurat yang diberlakukan dua tahun lalu setelah upaya kudeta yang gagal.

Keputusan itu diumumkan pemerintah Turki, selang beberapa pekan setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memenangi Pilpres.

Sejatinya ada pilihan untuk memperpanjang status tersebut mengingat sebelumnya Turki telah melakukan hal serupa selama tujuh bulan. Namun, kali ini Turki memilih mengakhirinya.

Melalui status darurat, pemerintah Turki telah menahan puluhan ribu orang dan memecat mereka dari pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan catatan resmi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, lebih dari 107.000 orang telah didepak dari pekerjaan di sektor publik dan lebih dari 50.000 orang dipenjara sembari menunggu sidang.

Sebagian besar dituduh mendukung ulama Fethullah Gulen, mantan sekutu Erdogan yang kini mengasingkan diri ke Amerika Serikat.

Turki menuding Gulen dan para pengikutnya menggelar kudeta, namun dia membantahnya.

Dalam peristiwa kudeta itu, parlemen Turki dibombardir oleh pesawat militer dan lebih dari 250 orang meninggal dunia.(BBC/bh/sya)