MEDAN, Berita HUKUM - Minyikapi surat balasan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup No.B-1785/Lap.II-2/LH/PDAL/02/2013 atas laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama masyarakat Batang Toru terkait dengan persoalan PT Agiancourt Recourse Martabe yang membuang limbahnya di sungai. Surat tersebut ditandatangani oleh atas nama Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Pertambangan Energi dan Migas dengan tembusan surat kepada Deputi MNLH Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan dan Asdep Pengkajian Dampak Lingkungan. Hal ini dikatakan langsung Kusnadi selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (WALHI SU) kepada wartawan melalui surat elektroniknya, Senin (4/3).

Lanjut Kusnadi mengatakan, dalam surat balasan tersebut menyebutkan bahwa, "Berdasarkan evaluasi dokumen AMDAL tahun 2008 maupun dokumen tambahan RKL dan RPL tambahan tahun 2010 sudah terlingkup pembangunan pipa namun belum secara detil mengkaji buangan air olahan ke sungai Batang Toru termasuk dampaknya terhadap masyarakat disekitar lokasi pembuangan air olahan ke Sungai Batang Toru". Pada penjelasan berikutnya "Berdasarkan hal tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup merekomendasikan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara agar meminta PT Agiancourt Resource agar menindaklanjuti dengan menyusun dokumen addendum Andal, RKL, RPL yang melingkupi kajian olahan terhadap dampak buangan air proyek tambang emas Martabe PT Agiancourt Resource dimana hasil penilaian addendum Andal, RKL, RPL tersebut akan menjadi masukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan air olahan sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan bagi pembuangan air olahan ke sungai Batang Toru.

Kusnadi juga menambahkan, "surat balasan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup tersebut sudah jelas bahwa PT Agiancourt Resource belum mendapatkan izin lingkungan," tambahnya.

Pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 40 ayat 1berbuyi Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Seperti diketahui bahwa Izin lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usahadan/atau kegiatan. Faktanya pihak perusahaan sudah lebih dulu beroperasi sebelum mendapat izin lingkungan.

"Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup tentang lisensi komisi penilai amdal kabupaten kota pada data lisens terakhir April 2012 bahwasanya Kabupaten Tapanuli Selatan belum mendapat lisensi tersebut. Artinya jika Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan izin lisensi tersebut sebelumnya maka cacat demi hukum. Jika mengacu kesangsi Pasal 110 UU No. 32 Tahun 2009 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)," tegasnya

Menteri Lingkungan Hidup patut diduga berkonspirasi dengan pihak korporasi karena tidak mengusut informasi palsu dalam AMDAL terkait status sungai Batang Toru. Berdasarkan AMDAL PT. Agincourt Resource, dinyatakan bahwa air sungai tidak diminum oleh masyarakat, tapi warga pada kenyataannya menggunakan sungai tersebut sebagai sumber untuk air minum. Sehingga informasi palsu dalam AMDAL tentang status air ini, seharusnya diusut tuntas lebih dulu oleh KLH sebagaimana bunyi UU No. 32 tahun 2009 pada pasal 69 ayat (1) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dilanjutkan dengan sangsi yang termaktub dalam Pasal 113, "Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".(bhc/nco)