Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
PNS
Wapres: Stop Titip Menitip Calon PNS
Saturday 26 Jan 2013 09:38:35
 

Wapres Boediono.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memberikan sambutan dalam pengarahan kepada seluruh Wakil Menteri (Wamen) tentang Reformasi Birokrasi di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (25/1), Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga menyinggung masalah cara rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian atau lembaga negara (K/L).

Wapres mengajak para Wamen yang memimpin reformasi di kementerian masing-masing untuk memperbaiki cara-cara rekrutmen pegawai dengan objektif, dan tidak lagi diwarnai ruang atau celah-celah yang tidak baik.

“Jangan lagi ada titip menitip calon PNS. Semua pihak harus mengedepankan objektivitas untuk menghasilkan aparatur negara yang baik,” pesan Wapres.

Wapres mengingatkan, pasca moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pemerintah akan melanjutkan kebijakan antara lain adalah zero growth policy, dimana perekrutan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, dan perekrutan dilakukan dalam sistem rekrutmen terbuka.

Tidak hanya dalam rekrutmen yang harus dilakukan secara terbuka dan objektif, menurut Wapres, dalam hal promosi jabatan juga harus dilakukan demikian. “Saya minta agar promosi jabatan juga dilakukan dengan cara objektif dan harus berani dimulai," ucap Wapres.

Promosi jabatan secara terbuka itu saat ini sudah diterapkan di beberapa kementerian. Wapres bahkan berharap agar rekrutmen untuk jabatan eselon I dan II di lingkup Kementerian PAN-RB dan Lembaga Administrasi Negara dipublikasikan secara umum di media massa.

Kultur Pegawai

Sementara itu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menyampaikan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berulangkali menyatakan tidak puas dengan kinerja birokrasi.

Presiden memintanya untuk mengubah kultur pegawai negeri sipil dari zona nyaman (comfort zone) menjadi zona kompetitif (competitive zone).

Azwar Abubakar memaparkan langkah-langkah dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yaitu: penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi pegawai negeri sipil, sistem seleksi dan promosi secara terbuka, profesionalisasi pegawai negeri sipil, pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-gov), peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri sipil.

Sampai akhir tahun 2012, jumlah PNS tercatat 4.462.982 orang atau setara dengan 1,90 persen dari hampir 241 juta jiwa penduduk Indonesia. Jumlah ini masih ditambah dengan pegawai honorer yang menyebabkan postur birokrasi yang tambun.(an/st/es/skb/bhc/opn)



 
   Berita Terkait > PNS
 
  Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
  Mardani: Cegah Kepala Daerah Intervensi, Perketat Sistem Seleksi dan Promosi ASN
  THR PNS Tidak Penuh, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan Adil
  Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
  16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
 
ads1

  Berita Utama
UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

 

ads2

  Berita Terkini
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku

• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2